Alexander Lay Pembela Tangguh yang Innocent

Masih ingat "cicak versus buaya?" Ungkapan yang spontan lahir dari Komjen Susno Duadji, mantan Kabareskrim Mabes Polri

Editor: Alfred Dama
Alexander Lay Pembela Tangguh yang Innocent
Net
Alexander Lay

Beberapa saat seputar itu, nama Alexander Lay mulai berkibar sebagai advokat Pimpinan KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Setelah itu Alexander Lay ditunjuk oleh KPK sebagai Anggota Tim Analisis dan Advokasi KPK. Kalau Anda aktif mengikuti Indonesian Lawyers Club (ILC), dulu Jakarta Lawyers Club (JLC), setiap hari Selasa di sebuah televisi swasta, untuk kasus-kasus besar yang menyedot perhatian publik, Alexander Lay cukup sering ada di sana, dalam perannya baik sebagai narasumber ataupun sebagai anggota ILC.


Siapakah Alexander Lay? Alumnus SMPK Ndao Ende (Angkatan 1986) dan SMAK Syuradikara Ende (Angkatan 1989)  beberapa waktu lalu ada di Ende. Waktu cutinya yang pendek dimanfaatkannya untuk pulang kampung, sedikit refreshing dari rutinitasnya di metropolitan Jakarta. Berikut wawancara Pos Kupang dengan advokat yang dikenal santun saat berbicara di hadapan publik ini.

Kalau dulu cicak versus buaya KPK versus Polisi soal dugaan tindak pidana korupsi Bibit dan Chandra.  Apa sikap Anda terhadap metafora cicak versus buaya?
"Cicak versus buaya" adalah metafora yang digunakan Komjen Susno Duadji ketika diwawancarai Koran Tempo terkait sinyalemen bahwa KPK telah menyadap dirinya yang merupakan Kabareskrim Mabes Polri saat itu. Awalnya saya kesal dengan istilah tersebut karena penggunaan istilah tersebut dapat berimplikasi pada menurunnya wibawa KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang sangat diharapkan masyarakat, namun belakangan kami sadari istilah tersebut justru menimbulkan simpati publik yang dalam pada KPK.

Dengan menggunakan metafora cicak untuk menggambarkan KPK dan buaya untuk menggambarkan polisi, pak Susno sebenarnya telah membantu kami dalam melakukan pembelaan bahkan sebelum kami ditunjuk sebagai pembela KPK. Saya berpendapat setengah dari kemenangan, berupa imbauan Presiden kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan perkara dugaan kriminalisasi atas Bibit dan Chandra, ditentukan ketika metafora cicak versus buaya diintrodusir ke ruang publik.


Apa sebenarnya yang terjadi dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM? Ada kesan Mabes Polri dan KPK berebut menangani kasus tersebut?
Kesan bahwa KPK dan Mabes Polri berebut menangani kasus Simulator SIM tidak dapat dihindarkan. Kenyataannya memang demikian. Selain Irjen DS yang merupakan mantan Kepala Korlantas yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, KPK dan Mabes Polri telah menetapkan sejumlah nama yang sama sebagai tersangka dalam kasus tersebut.  

Institusi mana sebenarnya yang lebih berwenang untuk menangani kasus Simulator SIM?
Pertanyaan ini akan terjawab kalau kita mengetahui institusi mana yang lebih dahulu melakukan penyidikan kasus Simulator SIM. Berdasarkan informasi yang terungkap di media massa, KPK memulai penyidikan atas kasus ini sejak tanggal 27 Juli 2012, sedangkan Bareskrim Mabes Polri baru menyidik kasus ini pada tanggal 1 Agustus 2012. Mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), maka polisi dinyatakan tidak berwenang menyidik perkara yang telah terlebih dahulu disidik oleh KPK. Langkah selanjutnya adalah pelimpahan/penyerahan berkas perkara kepada KPK. Jadi mekanisme pengambilalihan penyidikan oleh KPK sebagaimana diwacanakan sejumlah pakar hukum tidak tepat. Pengambilalihan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU KPK dapat dilakukan jika Bareskrim lebih dahulu menyidik perkara tersebut. Dan hal ini tidak terjadi dalam kasus Simulator SIM.

Apakah akan terjadi seperti dulu juga? Publik berpihak kepada KPK? 

Yang jelas dukungan masyarakat agar KPK yang menangani kasus Simulator SIM tinggi sekali. Sudah ribuan orang menandatangani petisi dukungan agar Bareskrim menyerahkan kasus simulator SIM untuk ditangani KPK. Saya pikir masyarakat  cukup cerdas untuk menilai bahwa ada potensi conflict of interest  (benturan kepentingan, red) jika kasus Simulator SIM ditangani Mabes Polri karena sejumlah petinggi Polri diduga terlibat. Penanganan oleh KPK dapat menghilangkan kecurigaan tersebut dan kepolisian dapat berkonsentrasi menangani kasus-kasus besar lainnya.

Untuk menghindari sengketa kewenangan penyidikan ini berujung menjadi konflik terbuka yang akan sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi, sudah saatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan yang membawahi Kapolri dan sebagai kepala negara berinisiatif untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Leadership seorang kepala negara sangat dibutuhkan dalam mencari solusi atas sengketa kewenangan penyidikan kasus ini.

Penyidik KPK umumnya berasal dari kepolisian. Menghadapi soal ini, apakah loyalitasnya pada KPK ataukah pada kepolisian?  
Kesangsian akan loyalitas mereka wajar-wajar saja karena toh mereka akan kembali ke instansi asalnya ketika selesai bertugas di KPK. Namun dari informasi yang saya ketahui para penyidik dalam kasus Simulator SIM tergolong sangat berkomitmen dalam menangani kasus walaupun kasus ini melibatkan para petinggi dari instansi asal mereka.

Bagaimana peran Anda sebagai advokat  KPK dalam menangani kasus ini?
Dalam kasus Simulator SIM, KPK tidak atau paling tidak belum membentuk tim pembela. Saya berpendapat di titik ini belum ada urgensi bagi KPK untuk membentuk tim pembela karena tidak ada atau belum ada pihak dalam institusi KPK yang mengalami proses kriminalisasi. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi cicak versus buaya dulu. Dalam kasus Simulator SIM peran saya hanyalah sebagai praktisi hukum yang merupakan bagian dari elemen masyarakat yang menghendaki Indonesia yang merdeka dari korupsi. Selain mantan pembela KPK, tokoh masyarakat, pegiat anti korupsi, aktivis legal reform serta elemen civil society lainnya juga bahu-membahu dalam mendukung KPK menangani kasus Simulator SIM.

Apa yang memotivasi Anda untuk ikut menangani kasus-kasus seperti ini. Apakah Anda tidak khawatir dengan berbagai tekanan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang umumnya terlibat dalam perkara-perkara yang Anda tangani?
Saya menikmati menangani kasus-kasus publik karena melalui kasus-kasus seperti ini saya dapat berkontribusi bagi perbaikan bangsa dan negara. Tekanan ataupun ancaman yang menyertai suatu kasus adalah bagian dari risiko pekerjaan seorang advokat. Selama kita yakin bahwa kita sedang membela yang benar maka proses pembelaan menjadi perjalanan yang menyenangkan.

Tapi publik juga membaca betapa pembela sering kali tampak maju tak gentar bukan untuk membela yang benar, tetapi membela yang bayar! Bagaimana pendapat Anda soal itu?

Hal pertama yang harus dilakukan seorang pembela adalah menyakini bahwa calon klien yang akan dibelanya benar adanya. Atau paling tidak ada aspek tertentu yang pantas untuk dibela dari kasus yang akan ditangani tersebut karena tidak semua orang yang dituduh pasti bersalah dan kalaupun bersalah tidak semua yang dituduhkan benar adanya. Jika pembela lebih mengedepankan fee, maka seringkali pembelaan dilakukan secara artifisial dan terkesan dibuat-buat sehingga tuduhan maju tak gentar membela yang bayar tidak terhindarkan. Dan memang tidak jarang kita temui pembela seperti ini.

Seringkali publik pesimis dengan kerja KPK. Pesimis karena sinyal tentang ada udang di balik batu ditinjau dari lambat atau terlalu hati-hatinya KPK menangani perkara. Sepertinya ada tebang pilih dalam menangani kasus. Ada banyak contoh seperti Bank Century, Gayus, Hambalang, Wisma Atlet, dan Miranda.
Selain keterbatasan sumber daya manusia yang hanya sekitar 700 orang, ketentuan UU KPK juga berkontribusi dalam menentukan cepat lambatnya KPK dalam menagani kasus korupsi. Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, UU KPK tidak memberikan wewenang bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan ini berimplikasi pada sikap KPK yang sangat hati-hati dalam meningkatkan perkara ke tingkat penyidikan karena jika perkara telah disidik, maka KPK tidak berhak menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Red) atau SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Red) jika perkara telah berada pada tingkat penuntutan.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved