Di Flotim Masih Ada Wilayah Terisolir

LARANTUKA, Pos Kupang.Com -- Meski usianya sebagai kabupaten otonom sudah lebih dari setengah abad, dari segi sarana dan prasarana transportasi Flores Timur (Flotim) masih jauh dari memadai dan  masih banyak wilayah terisolir.

Hal ini diungkap pimpinan Komisi A DPRD Flotim, Agustinus Payong Boli, S.H, ketika ditemui di Larantuka, Sabtu (11/09/2010). Dikatakannya, dengan adanya beberapa wilayah yang masih terisolir, mobilisasi barang dan jasa, seperti pemasaran hasil bumi untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud.

"Secara de facto tidak dapat dipungkiri ada beberapa wilayah di Flotim masih terisolir karena sarana jalan raya yang memadai belum terakses seperti di wilayah Adonara Barat, Tanjung Bunga dan sebagian Solor. Khusus di wilayah Adonara Barat dan  Tanjung Bunga banyak ruas jalan belum dibuka sama sekali. Ini realita yang menyedihkan," kata Payong Boli.

Karena itu, lanjut Payong Boli, pemerintah melalui SKPD terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera membuat perencanaan komprehensif khususnya ruas jalan antardesa dan kecamatan di wilayah yang masih terisolir agar tahu jelas data basenya.

"Kelemahan terletak pada pemerintah, yakni perencanaan yang buruk dan tidak terintegrasi dengan baik. Buktinya, beberapa waktu lalu dalam rapat gabungan komisi juga melalui suara fraksi meminta data base khusus infrastruktur jalan raya dan desain perencanaan pembangunan  setiap tahun, tapi pemerintah tidak bisa memberikannya karena tidak punya data. Ini menunjukkan lemahnya manajemen pembangunan pemerintah yang pada ujungnya membuat masyarakat jadi miskin secara struktural karena error policy.

Dia mengatakan, Dinas PU harus membuat perencanaan  menyeluruh terhadap ruas jalan khusus di daerah yang masih terisolir agar alokasi dana diperhatikan mulai dari pembukaan jalan baru sampai tahapan pengaspalan dan semua lebih terencana dengan baik," tegas anggota DPRD Flotim termuda ini.

Dia menambahkan, masyarakat sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah. Jangan hanya menunggu usulan masyarakat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). (gg)