Perempuan, Aset Pembangunan Ekonomi

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya  pada workshop tentang women entrepreneurship di Restoran Nelayan, Jalan Timor Raya-Kupang, Sabtu (9/1/2010).

Selain Ny . Lusia, ada juga tiga pembicara lainnya, yaitu Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Welmince Adoe, Yohana Helena Lada Sita dan Ir. Emi Nomleni.

Ny. Lusia yang tampil sebagai pembicara pertama dengan topik peluang dan pengembangan pengusaha perempuan di NTT ini dipandu moderator, Ana Djukana.

Acara yang dibuka Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App, Sc, Ph.D itu, dihadiri Ketua Lembaga Penelitian Undana, Prof. Ir. Fred L Benu, M.Si, Ph.D, Prof. Dr. Mien Ratoe Oedjoe, M.Pd serta para undangan lainnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan one stop service (OSS) dalam perizinan usaha serta penyusunan regulation impact assesment (RIA) untuk menggairahkan investasi di NTT. Kegiatan ini merupakan kerja sama Lembaga Penelitian (Lemlit) Undana dan Antara AusAid dan The Asia Foundation.

Menurut Lusia,  sesuai data statistik tahun 2007, jumlah penduduk NTT 4.448.873 orang dengan jumlah laki-laki 2.234.452 orang dan perempuan 2.214.421 orang. Jumlah ini memperlihatkan angka yang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan.

"Jadi, mestinya perempuan itu bisa menjadi pelaku ekonomi. Data tersebut membuktikan, bahwa perempuan adalah aset yang besar dalam pembangunan ekonomi di NTT," kata Lusia.

Dia menjelaskan, secara nasional, dari 46 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia, 60 persen pengelolanya adalah kaum perempuan.

Jadi, wirausaha itu tak saja digerakkan oleh laki-laki, tetapi juga kaum perempuan.  Karena itu, ke depan perlu ada pelatihan SDM perempuan di bidang kewirausahaan.

Di NTT sendiri, lanjutnya, perempuan semakin berperan sebagai pelaku pemasaran. Itu terlihat dari banyaknya usaha ekonomi yang dijalankan oleh perempuan. Misalnya, jasa, perdagangan, bisnis, restoran, hotel dan kerajinan.

Bahkan perempuan juga sangat berpeluang menjadi pelaku ekonomi pada sejumlah bidang seperti pertanian, peternakan dan koperasi. Makanya, dekranasda juga menaruh perhatian  yang besar kepada sektor tersebut.

"Dekranasda sangat serius memperhatikan semua sektor dalam membantu perempuan meningkatkan eksistensi dan kualitas diri dalam bermasyarakat. Apalagi kaum perempuan umumnya lebih telaten dan kreatif menemukan dan menciptakan berbagai jenis produk kerajinan yang akhirnya sebagai sumber pendapatan keluarga," ujarnya. (*)

 Wirausaha Sejati

REKTOR Universitas Nusa Cendana Undana), Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App, Sc, Ph.D, mengatakan, perempuan adalah wirausahawati sejati, karena perempuan sudah lama menggeluti usaha ini.

Perempuan merupakan kaum yang pertama menjadi entrepreneurship. Soalnya, mulai dari dalam rumah tangga hingga ke dunia LSM dan pemerintah, perempuan sudah lebih dulu berusaha.

"Hari ini perempuan yang bicara soal wirausaha, tapi itu bukan berarti baru pertama kali perempuan berwirausaha. Hal ini pun bukan menjadi hal baru, namun dibangunkan kembali selain mengingatkan kepada kita semua tentang peran perempuan dalam pembangunan," kata Umbu Datta.

Dia mencontohkan, dalam rumah tangga, setiap bangun pagi, seorang ibu atau perempuan sudah lebih dulu bekerja, begitu pula sampai malam hari. Bahkan perempuanlah yang lebih dulu berwirausaha.

"Karena itu, dengan workshop ini mudah-mudahan ada terobosan baru dalam mengembangkan pembangunan pada bidang perempuan atau kaum perempuan," katanya.

Sedangkan, Ir. Emelia Nomleni, dalam makalahnya tentang kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM bagi pengusaha perempuan di NTT,  mengakui, masih ada sejumlah faktor penyebab belum terbukanya iklim usaha yang sehat dan kondusif  yang berpihak kepada kaum perempuan.

Bahkan belum ada koordinasi yang baik untuk merancang kegiatan dalam memberi ruang kepada pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Ada juga persoalan seperti masih rendahnya kesadaran semua pihak terhadap masalah perempuan termasuk persoalan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, lemahnya sistem informasi tentang program yang memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk melakukan akses dalam mengembangkan usaha," kata Nomleni. (*)