WAINGAPU, SPIRIT--Mutasi pejabat eselon II untuk mengisi 12 jabatan eselon II yang lowong lingkup Pemda Sumba Timur ditunda lagi hingga selesai pemilukada di daerah itu, 3 Juni 2010. Penundaan itu karena alasan nurani, tak terkait dengan popularitas bupati. Selain itu, penundaan terkait cutinya bupati Sumba Timur dalam rangka kampanye pemilukada.

WAINGAPU, SPIRIT--Mutasi pejabat eselon II untuk mengisi 12 jabatan eselon II yang lowong lingkup Pemda Sumba Timur ditunda lagi hingga selesai pemilukada di daerah itu, 3 Juni 2010. Penundaan itu karena alasan nurani, tak terkait dengan popularitas bupati. Selain itu, penundaan terkait cutinya bupati Sumba Timur dalam rangka kampanye pemilukada. Penundaan mutasi eselon II sudah diprediksi dari awal. Banyak pihak meragukan keberanian Bupati Sumtim, Gidion Mbilijora untuk mutasi pejabat menjelang pemilukada. Namun Bupati Gidion sebelumnya menegaskan, mutasi harus segera dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, kata Gidion saat itu, kantor/dinas yang mengalami kekosongan pejabat merupakan instansi yang berhubungan erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain karena bupati lagi cuti, demikian Sekda Sumtim, Umbu Hamakonda, juga karena pertimbangan ada cabup-cawabup yang masih PNS aktif. "Kita masih pertimbangkan kalau dari calon ini tidak lolos mereka masih bisa ditempatkan pada jabatan yang lowong. Kita tidak ingin mereka menunggu sampai satu tahun untuk bisa mendapat jabatan. Itu pertimbangan nurani saja. Tidak ada kaitan dengan popularitas bupati," tambah Hamakonda. Terkait cutinya Bupati Gidion, Sekda Umbu Hamakonda, S.E, mengaku dirinya mengendalikan segala urusan yang bersifat rutin karena Bupati Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, resmi cuti hingga 30 Mei 2010. "Sedangkan yang menyangkut kebijakan tetap dikonsultasikan kepada bupati. Itupun jika kebijakan yang sifatnya mendesak. Selama cuti, apalagi untuk kepentingan politik, bupati tidak tidak mendapat fasilitas negara kecuali rumah jabatan," kata Hamakonda di ruang kerjanya, Senin (17/5/2010). Soal ajudan dan sopir bupati yang berstatus PNS, Hamakonda mengatakan, selama perjalanan mereka tidak dibiayai negara sehingga tidak masalah. "Saya lihat pak bupati juga tidak pakai ajudan. Kalau tadi (saat pemaparan visi misi di DPRD, red) mungkin karena hari pertama. Jadi masih terbawa kebiasaan," jelasnya. Hamakonda mengatakan, selama ini pemerintah daerah sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh PNS untuk netral karena para calon yang ada jika lolos akan menjadi pemimpin untuk Sumba Timur dan PNS. (dea) (Pos Kupang)