KUPANG, SPIRIT--"Pemerintah daerah di hulu (TTS), tengah (TTU) dan hilir (Belu) DAS Benenain serta Pemerintah Provinsi NTT diminta jangan lupa masukan nama DAS Benenain dalam mengasistensi anggaran. Sebab, DAS Benenain menyimpan masalah besar."

KUPANG, SPIRIT--"Pemerintah daerah di hulu (TTS), tengah (TTU) dan hilir (Belu) DAS Benenain serta Pemerintah Provinsi NTT diminta jangan lupa masukan nama DAS Benenain dalam mengasistensi anggaran. Sebab, DAS Benenain menyimpan masalah besar." Pejabat Bappeda NTT, Dr. Zet Sony Libing, mengungkapkan permintaan ini ketika menutup lokakarya tata kelola kerja sama antar daerah (KAD) Daerah Aliran Sungai (DAS) Benenain di Hotel Sasando-Kupang, Selasa (18/5/2010). Selain pentingnya anggaran untuk 'menjinakkan' amukan Benenain setiap tahun, Sony meminta untuk menghidupkan Forum DAS sebagai wadah pengkajian, konsultasi, koordinasi dan komunikasi para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. "Forum DAS menyelenggarakan pengkajian, konsultasi, koordinasi dan komunikasi dalam rangka terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evauasi DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan, baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat dan daerah. Forum ini juga bisa mengawal alokasi anggaran dari pemerintah daerah," tegas Sony. Sementara Senior Advisor GTZ-DeCGG Nasional, Anindito RM, mengaku awalnya khawatir melihat antusiasme peserta mengikuti lokakarya, namun ketika mengikuti prosesnya yang dari waktu ke waktu selalu berdiskusi, isu strategis DAS Benenain bisa dioperasionalkan. Mewujudkan harapannya, Anindito memfasilitasi para peserta untuk mampu merumuskan kriteria perencanaan aktif yang baik, antara lain pemetaan isu, membangun networking, identifikasi potensi, kekuatan (SWOT), komitmen dari para pemangku kepentingan, sosialisasi serta diseminasi. Para peserta pun sepakat isu DAS Benenain sangat strategis dan harus membumi. Caranya, perencanaan harus menggunakan konsep mereka (rakyat), bukan konsep kita (pejabat). Atau perencanaan berbasis masyarakat. Jika sebaliknya yang diterapkan, maka lokakarya atau apapun forum DAS, hanyalah seremoni belaka. Komitmen para peserta ini memungkasi diskusi tata kelola kerja sama antar daerah (KAD) DAS Benenain di Hotel Sasando-Kupang, Selasa (18/5/2010). Dalam diskusi ini, para peserta membahas faktor-faktor pendukung terselenggaranya tata kelola KAD DAS Benenain, baik di hulu, tengah dan hilir. Pun tentang tantangan yang harus diminimalisir dalam upaya mengefektifkan tata kelola KAD DAS Benenain. Ego sektor disebutkan sebagai tantangan yang mendominasi. Namun apapun hasil diskusi, peserta sepakat isu DAS Benenain harus membumi menggunakan konsep dan perencanaan masyarakat. "Isu ini harus dikawal terus, lintas sektor, bidang, potensi dan sebagainya. Jangan lepas," kata Kopong Udak dari Sanlima-Kupang. Pada sesi terakhir Selasa (18/5/2010), dipandu Senior Advisor GTZ-DeCGG NTT, Florencio Mario Vieira, peserta membahas agenda kerja pasca lokakarya Sasando. Semua kegiatan dilaksanakan Juli 2010 mendatang di TTS, Belu dan TTU. Kegiatan yang dilakukan, antara lain, menjajaki dan mengoperasionalkan rekomendasi Sasando sesuai karakteristik daerah serta menyusun TOR bersama. Juga diagendakan penguatan kapasitas untuk para fasilitator DAS dari setiap daerah di Yogyakarta. (eni) (Pos Kupang)