LAHIR tahun 2007 lalu. Masih bayi, baru tiga tahun. Itulah Kabupaten Sumba Tengah. Daerah otonom baru, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Sejak tiga tahun lalu, berbagai program pembangunan yang sebelumnya terpusat di Kabupaten Sumba Barat sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Tengah sendiri.

LAHIR tahun 2007 lalu. Masih bayi, baru tiga tahun. Itulah Kabupaten Sumba Tengah. Daerah otonom baru, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Sejak tiga tahun lalu, berbagai program pembangunan yang sebelumnya terpusat di Kabupaten Sumba Barat sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Tengah sendiri. Menjadi pertanyaan, apakah pemekaran telah memberi manfaat besar bagi rakyat daerah ini? Apakah otonomi daerah telah berjalan sesuai harapan dan cita-cita perjuangan 63.430 jiwa penduduk Kabupaten Sumba Tengah? Bagi rakyat Sumba Tengah, perjuangan pembentukan Kabupaten Sumba Tengah adalah sebuah perjuangan panjang penuh pengorbanan, baik materil maupun nonmateril. Semangat perjuangan tak pernah mengenal lelah hingga lahirlah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2007. Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah adalah harga mati. Karena itu, apa pun tantangan yang datang, masyarakat Sumba Tengah akan terus berjuang dan mempertahankannya sepanjang masa. Drs. Umbu Andi, tokoh masyarakat Sumba Tengah yang juga salah satu penggagas pembentukan Kabupaten Sumba Tengah, yang ditemui SPIRIT NTT di kediamannya Km 12, Desa Ubu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Sabtu (8/5/2010) sore, mengatakan, selama ini proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumba Tengah berjalan baik. Meski demikian, ia menilai ada empat persoalan dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Dewan, yakni persoalan jalan raya, listrik, air minum bersih, dan keamanan. Sedangkan Umbu Neka Jarawoli dan Umbu Ranja Lakigela menyatakan bangga dengan perkembangan pencapaian pembangunan sekarang, mengingat Sumba Tengah merupakan daerah otonom baru berusia tiga tahun dan juga karena keterbatasan dana tetapi semaksimalnya bermanfaat bagi pembangunan daerah ini. Mereka juga berharap pemerintah memberi skala prioritas pembangunan, seperti sektor peternakan, pertanian dan kelautan serta sektor lainnya demi mendorong percepatan pembangunan Sumba Tengah agar sejajar dengan kabupaten lain di NTT. Umbu Andi mengatakan, bila ke-4 kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, percayalah rakyat akan sejehtara. Rakyat di pelosok-pelosok Sumba Tengah sangat mendambakan akses jalan raya memadai agar arus lalu lintas lancar. Dengan demikian, warga lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan komoditi dagang lainnya di Kota Waibakul, ibu kota Kabupaten Sumba Tengah, ataupun ke daerah lain di Pulau Sumba maupun keluar Sumba. Harus diakui, sampai saat ini arus jalan raya menuju desa dan kampung-kampung sebagian besar belum terbangun. Hal ini bisa dipahami karena anggaran terbatas. Namun, Umbu Andi berharap pemerintah secara perlahan-lahan memenuhi kebutuhan rakyat dengan membuka isolasi wilayah Sumba Tengah. Masih banyak warga di desa-desa menggunakan kuda dan kerbau sebagai sarana transportasi. Karena itu, ke depan secara perlahan tetapi pasti pemerintah daerah dan Dewan harus memenuhi kebutuhan jalan raya bagi rakyat agar arus transportasi ke dan dari Waibakul berjalan lancar pula. Selanjutnya, kendala listrik yang selama ini menjadi persoalan dasar masyarakat Sumba Tengah hendaknya mendapat perhatian pemerintah daerah dan Dewan pula. Bagaimana masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan baik jika sehari terjadi pemadaman listrik lebih dari 10 kali. Sebagian barang elektronik milik masyarakat rusak. Apalagi pemadaman secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan lebih dulu. Persoalan listrik adalah wewenang dan tanggung jawab PLN, tetapi masyarakat berharap kiranya pemerintah dan Dewan berani mengambil langkah bersama mengatasi kondisi kelistrikan di daerah ini. Sadar atau tidak, aktivitas masyarakat telah terganggu. Masyarakat pasrah dengan kejadian ini, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengeluh dan mengeluh, entah sampai kapan penderitaan rakyat ini berakhir. Karenanya, pemerintah dan Dewan rajin-rajinlah mendengar rintihan suara rakyat kecil tak berdaya ini. Pemadaman listrik bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu kegiatan pemerintahan dan Dewan. Dia menyarankan agar pemerintah dan Dewan berkoordinasi dengan PT PLN, mencari jalan terbaik mengatasi kondisi kelistrikan, seperti menginvestasi dana ke PT PLN agar listrik menyala normal. Selain persoalan jalan raya dan listrik, pemerintah juga diharapkan secepatnya membangun ketersediaan air minum bersih dan jaminan keamanan bagi masyarakat. Dikatakannya perpipaan air minum bersih sudah terpasang sejak tahun 1999, namun sudah rusak karena termakan usia dan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pemerintah sebaiknya merehabilitasi jaringan perpipaan air minum yang ada guna memenuhi kebutuhan air minum bersih warga Kota Waibakul, ibu kota Kabupaten Sumba Tengah. Pemerintah juga diharapkan memberi jaminan keamanan agar warga menjalankan usaha tanpa merasa takut dengan ancaman pencuri yang bisa datang setiap waktu. Diyakini bila keamanan terjamin, maka usaha ekonomi masyarakat berjalan baik pula. Masyarakat akan rajin berusaha seperti membuka kios, membuka warung makan, memelihara ternak, usaha kebun, sawah dan sebagainya dengan aman tanpa rasa takut. Maka secara perlahan-lahan, kesejahteraan rakyat pasti tercapai. (petrus piter) (Pos Kupang)