ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, mengingatkan para investor untuk membeli mangan jangan membawa-bawa nama pejabat. Pasalnya, belakangan ini tersiar kabar di masyarakat kalau nama pejabat dipakai untuk memuluskan pembelian mangan.

"Kerja sesuai aturan yang ada. Jangan bawa-bawa nama pejabat. Kasihan masyarakat, mereka sudah bekerja menggunakan sistem manual, lalu hasilnya tidak sesuai dengan beban kerja," kata Bupati Lopez.

Bupati Lopez juga meminta Dinas Pertambangan dan Energi Belu untuk segera menertibkan stapel (tempat penitipan mangan sementara) di wilayah Kota Atambua. Stapel harus ditempatkan di luar kota sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya.

"Untuk stapel yang ada di wilayah kompleks perumahan warga di Kota Atambua supaya dipindahkan. Sekarang ini mau musim hujan sehingga secepatnya dipindahkan. Kasihan warga harus menghirup debu mangan yang dibersihkan di stapel," kata Bupati Lopez kepada pejabat dari Dinas Pertambangan dan Energi Belu, yang dipimpin Kadis, Drs. Anton Suri, di ruang rapat bupati, Jumat (16/10/2009).

Dalam rapat itu, Bupati Lopez mengamini mengenai harga jual mangan sementara ini disesuaikan dengan harga pasar. Warga boleh menjual mangan kepada investor yang dirasakan menguntungkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal harga jual secara resmi yang dituangkan melalui peraturan daerah (Perda).

Bupati Lopez, menyampaikan hal ini disela-sela rapat terbatas dengan Dinas Pertambangan dan Energi Belu, dihadiri pula Wabup Belu, Taolin Ludovikus, BA, di ruang rapat bupati Belu, Jumat (16/10/2009). Rapat terbatas ini menyusul adanya aksi demonstrasi warga Tukuneno ke DPRD Belu yang mempersoalkan penahanan mangan mereka.

Bupati Lopez menjelaskan, aksi damai yang dilakukan warga Tukuneno itu sesungguhnya dilatari oleh ketidaksesuaian harga mangan di lapangan. Pasalnya, ada investor tertentu yang membeli mangan dengan harga tinggi sementara lainnya dengan harga rendah. Kondisi ini menyulut warga untuk menjual ke investor yang menawarkan harga tinggi itu. Untuk itu, kata Bupati Lopez, langkah yang bijak untuk sementara waktu sambil menunggu dikeluarkannya PP dari pemerintah pusat maka penjualan mangan bisa mengikuti harga pasar.

"Sejatinya Undang-Undang memperkenankan pemerintah daerah menetapkan harga terendah tetapi karena PP belum ada maka harga jual bisa disesuaikan dengan harga pasar. Masyarakat bisa mengikuti perkembangan harga mangan secara internasional yang berlaku saat ini melalui internet. Jadi kalau ada investor yang beli dengan harga rendah ada yang tinggi maka gejolak di masyarakat pasti akan ada. Makanya sambil menunggu keluarnya PP maka penjualan sementara waktu sesuai harga pasar yang ada," tegas Bupati Lopez.

Menurut Lopez, pemerintah tidak punya keinginan samasekali untuk menyusahkan rakyat. Rakyat tidak boleh mendapat tekanan karena sampai dengan saat ini belum ada harga tetap yang disesuaikan dengan PP dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata Lopez, akan melakukan penertiban harga setelah PP keluar dan akan dibahas kembali mengenai hal-hal teknis dengan para investor mengenai keselamatan kerja, kerusakan kawasan hutan.

"Pada waktunya pemerintah akan menetapkan harga tetap setelah PP itu keluar. Kita juga akan bicarakan mengenai keselamatan kerja dan kerusakan kawasan. Kita akan perketat aturan penjualan mangan nantinya," kata Lopez.

Bupati Lopez juga mengingatkan para calo yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk tidak bermain dengan harga. Hal ini justru melahirkan kecemburuan di kalangan investor. Selain itu, katanya, ada oknum calo yang bermain dacing sehingga merugikan warga. (yon)