LEWOLEBA, SPIRIT--Anggota DPRD Lembata, Hani Chandra, Hasan Baha, dan Yoseph Meran Lagaor mengunjungi warga Desa Bunga Muda untuk menjaring aspirasi dari warga setempat serta melihat langsung proyek air minum di desa itu. Dewan menemukan masyarakat setempat sangat kesulitan untuk mendapatkan air minum bersih.

Terungkap pula, 90 persen warga yang hadir dalam dialog dengan anggota Dewan mengeluhkan air bersih yang belum bisa dinikmati. Keluhan serupa telah terjadi bertahun-tahun di seluruh wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Kondisi lebih parah dialami empat atau lima desa di kawasan Tanjung.

"Menurut warga, otonomi Lembata sudah berusia 10 tahun, tidak bisa menolong mereka mendapatkan air bersih. Hal ini dikeluhkan ini semua warga di Ile Ape dan Ile Ape Timur. Proyek desalinasi air yang sedang dibangun dan sudah menghabiskan dana Rp 14 miliar lebih, tidak akan bisa dinikmati. Kepala Desa Bunga Muda mengaku tak percaya fasilitas yang dibangun telah menghabiskan dana Rp 14 miliar. Masyarakat juga mengaku tak sanggup menanggung biaya operasional Rp 200 juta/bulan," kata Philipus Bediona, anggota DPRD Lembata, Rabu (14/10/2009).

Menurut dia, warga setempat justru lebih menghendaki proyek air gravitasi dari sumber mata air Wai Bur di Kecematan Atadei. Sumber airnya sudah jelas, masyarakat setempat telah menikmatinya dan hanya membutuhkan renovasi total dengan biaya tidak mencapai Rp 15 miliar.

"Kalau alasannya karena sumber air kecil dan dikhawatirkan akan kering, maka langkah jangka panjang melakukan reboisasi sumber mata air dan meningkatkan pengawasan hutan dari perusakan dan pembakaran," tegas Philipus.

Anggota Dewan lainnya, Yoseph Meran Lagaor menegaskan, Dewan menghadapi dilema menghentikan proyek desalinasi air bersih. "Ibarat makan buah simalakama, tidak dihentikan kerugian yang mungkin terjadi makin besar dan masyarakat yang menerimanya. Tetapi menghentikan proyek ini, seluruh bangunan yang telah menguras dana Rp 15 miliar mubazir," kata Yoseph.

Sebelum proyek desalinasi ini dibangun tahun 2008, demikian Philipus Bediona, pemerintah membangun sumur bor. Namun sumur ini tak bisa beroperasi karena tingginya biaya operasional dan stok air dalam tanah tidak mencukupi.

Philipus menilai Pemkab Lembata tidak cermat merencanakan proyek desalinasi air bersih karena dampaknya terhadap kerugian anggaran sangat besar. Selain itu, masyarakat tidak mampu menanggung beban biaya operasional yang menjadi kewajibannya. Ia meminta Pemkab Lembata harus bertangung jawab atas proyek Rp 14 miliar lebih ini. (ius)