JAKARTA, SPIRIT-- Pengalokasian anggaran pendidikan selama 5 tahun terakhir, dinilai belum maksimal. Dalam anggaran pendidikan pada APBN tahun 2007 maupun 2008, tercatat sekitar 30 persen dari total anggaran Depdiknas justru dialokasikan untuk operasional birokrasi, dan sedikit yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Demikian diungkapkan Direktur Pusat Kajian FISIP Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida, Selasa (15/9/2009). Ida menuturkan, ada dua masalah dalam anggaran pendidikan, yaitu mekanisme distribusi dan penggunaan anggaran.

Sebesar apapun anggaran yang disediakan tetapi jika penggunaannya lebih banyak untuk kepentingan birokrasi maka tidak akan banyak pengaruhnya bagi perbaikan kondisi pendidikan nasional, paparnya, di sela-sela jumpa pers, di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta.

Menurutnya, ada ketimpangan alokasi dalam program penyusunan anggaran pendidikan. Hal tersebut terlihat pada tingkatan pusat maupun sekolah, anggaran untuk operasional dan program pengembangan serta peningkatan kualitas belajar sangat timpang dibandingkan untuk kepentingan birokrasi.

Di samping itu, pemerintah juga kurang transparan dalam penggunaan anggarannya. Depdiknas kerap menggunakan alasan rahasia negara untuk menghambat warga yang mau terlibat dalam penyusunan maupun pengawasan anggaran pendidikan, tuturnya.

Dia mengakui, anggaran pendidikan dalam APBN memang mengalami kenaikan secara bertahap dari tahaun ke tahun. Pada tahun 2005, anggaran pendidikan mencapai Rp 25,8 triliun atau sekitar 7,05 persen dari total anggagran APBN.
Tahun 2006, anggaran pendidikan naik menjadi Rp 40,4 triliun atau sebesar 8,01 persen, tahun 2007 naik menjadi Rp 44,3 triliun atau sekitar 12 persen. Kemudian tahun 2008 meningkat menjadi Rp 49,7 triliun atau sekitar 12,01 persen, dan tahun 2009 menjadi Rp 61,5 triliun atau sekitar 20 persen.

Kendati demikian, anggaran pendidikan tersebut terbilang kurang. Menurutnya, dibutuhkan anggaran pendidikan sekitar Rp 183,40 triliun untuk tahun 2009 ini guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seharusnya 20 persen anggaran pendidikan sebesar itu cukup bisa meningkatkan mutu pendidikan, ujarnya. (kcm)