KUPANG, SPIRIT--Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) Nusa Tenggara Timur (NTT), Petrus Langoday, mengatakan, pola konsumsi protein masyarakat di wilayah kepulauan ini, semakin mendekati standar ideal 52 gram per tahun.

"Pola konsumsi masyarakat di NTT semakin hari semakin mendekati standar ideal yaitu 52 gram per tahun," katanya di Kupang, Sabtu (8/8/2009), usai berbicara pada seminar nasional tentang upaya penanggulangan masalah gizi di NTT yang diselenggarakan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kupang. Ia mengatakan, indikasi membaiknya konsumsi protein warga NTT tersebut dilihat dari angka persentase lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Tahun 2004, konsumsi protein 44,68 gram atau 85,92 persen. Tahun 2005, meningkat menjadi 49,07 atau 94,37, tahun 2006 tingkat konsumsi protein sedikit mengalami penurunan menjadi 49,00 atau 94,23 persen," katanya.

Tahun 2007, kata Langoday, tingkat konsumsi protein juga masih menurun dari tahun 2006 menjadi 46,69 atau 89,79 dan tahun 2008 kembali bangkit dengan 50,58 atau 97,62 persen.

Dari angka pergerakan tingkat konsumsi protein tersebut menunjukan bahwa kesadaran masyarakat NTT akan hidup sehat mulai membaik, ujarnya.

Meskipun demikian, tambahnya, angka penderitaan gizi buruk di NTT malah terus bertambah dari tahun ke tahun. "Saya berpendapat, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan akar masalahnya, karena secara statistik tingkat konsumsi protein masyarakat kita sudah mendekati angka ideal, tetapi di lain pihak masih saja adanya gizi buruk yang dialami oleh anak-anak balita," katanya.

Langoday mengemukakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah Propinsi NTT berkerja sama dengan Departemen Pertanian dan beberapa Badan Dunia (FAO, WFP dan UNICEF) tahun 2008 di tujuh kabupaten di NTT menunjukkan, salah faktor penyebab terjadinya gizi buruk di NTT adalah mata pencaharian yang berdampak pada pendapatan.

Faktor mata pencaharian di tujuh kabupaten di NTT, masing-masing Kabupaten Kupang, Manggarai, Timor Tengah Selatan (TTS), Rote Ndao, Alor, Sumba Timur dan Sumba Barat yang sebagian besar adalah bertani dan buruh serta beternak, telah ikut berpengaruh terhadap masalah tersebut.

Langoday menyebut, jenis mata pencaharian bertani menempati peringkat pertama di tujuh kabupaten tersebut dengan angka 30,3 persen, diikuti mata pencaharian buruh tani sebesar 12,5 persen dan ternak sambil bertani 10,7 persen.

"Umumnya mata pencaharian warga di wilayah itu, dilakukan dengan pola pertanian lahan kering dengan cara berpindah-pindah, sehingga produksi hasil pertaniannya pun tidak mencukupi kebutuhan untuk konsumsi satu tahun," katanya menjelaskan. (ant)