POS KUPANG.COM, KUPANG --- Ketua DPRD NTT, Ibrahim A Medah, mengakui ada anggota DPRD NTT yang memiliki keluarga sering mendapat proyek di Rumah Sakit Umum (RSU) Kupang. Pengusaha itu tercatat sebagai pelanggan lama dan sudah tahu bagaimana caranya memenangkan tender proyek di rumah sakit setempat.
"Memang betul. Ada anggota DPRD NTT yang keluarganya sering mendapatkan proyek di sana (RSU Kupang). Bahkan pengusaha itu sudah sering mendapatkan proyek sebelum keluarganya menjadi anggota DPRD NTT. Karena keseringan dapat proyek, pengusaha itu lebih mengetahui bagaimana memenangkan tender," ujar Medah kepada Pos Kupang di Kupang, Selasa (7/2/2012).
Medah mengungkapkan hal ini menjawab pertanyaan wartawan terkait isu dugaan bagi-bagi proyek hingga dana segar dari manajemen RSU Kupang kepada beberapa anggota DPRD NTT agar 'tutup mulut' sehingga masalah di RSU Kupang tidak sampai masuk ke ranah hukum. "Saya sudah menelusurinya. Fakta bagi-bagi proyek itu tidak ada. Hanya pengusaha pelanggan lama yang sering kerja proyek di RSU Kupang itu ada," tegas Medah.
Perihal agenda 'mengadili' manajemen RSU Kupang terkait semakin 'kritisnya' persoalan yang meliliti RSU Kupang, Medah tidak menyebutkan kepastian waktu rapat dengar pendapat tersebut. "Informasinya rapat dengar pendapat berlangsung Rabu (8/2/2012, hari ini, Red). Setelah mereka (Komisi D DPRD NTT, Red) sidak ke rumah sakit, mereka akan memetakan persoalan kepada saya untuk melakukan rapat dengar pendapat. Tidak usah khawatir saya akan ikuti persoalan ini sampai beres," kata Medah.
Menurut Medah, sejatinya pembenahan pelayanan rumah sakit merupakan tugas eksekutif atau Pemprop NTT. Dalam kasus ini posisi DPRD hanya mengawasi dan memberikan solusi.
Namun, lanjut Medah, persoalan ini sudah dalam tahap sedemikian kritisnya, maka DPRD bukan hanya mengawasi tetapi juga memetakan persoalan dan memberikan solusi. Solusi itu dengan memfasilitasi rumah sakit dengan instansi terkait agar persoalan segera selesai.
Menyoal kekritisan kondisi rumah sakit, Medah mengatakan kekritisan itu lantaran dana pelayanan kurang, persoalan manajemen hingga berdampak pada buruknya pelayanan kepada masyarakat.
"Sebenarnya tugas DPRD itu tiga bidang, legislasi, pembahasan anggaran dan mengawasi. Untuk mengawasi, harus turun langsung ke lapangan dan mengenal persoalan. Setelah tahu duduk persoalannya, harus ada yang memfasilitasi dan menjembatani pihak-pihak berkoordinasi untuk mencari solusi," tegas Medah.
Medah menegaskan, semestinya soal menjembatani bukan menjadi tanggung jawab DPRD NTT. Pasalnya, tugas DPRD itu salah satunya mengawasi. "Tetapi kalau mengawasi tidak selesai-selesai, maka kami harus menjembatani," ujarnya.
Ia menegaskan, kalau hanya persoalan manajemen, maka yang hadir cukup Komisi D DPRD NTT. Tetapi kalau pemetaan soalnya cukup gawat, akan melibatkan lintas komisi. "Jadi, lihat peta persoalannya. Ibarat perang, kalau tidak tahu medan perangnya dan turun sembarang-sembarang, nanti tidak menguntungkan. Kata pepatah menempa besi di saat masih panas itu lebih baik," demikian Medah.
Sekretaris Komisi D DPRD NTT, Tony Bengu, yang dikonfirmasi terpisah memastikan bila tidak aral melintang rapat dengar pendapat antara DPRD NTT dengan manajemen rumah sakit akan berlangsung, Rabu (8/2/2012) di ruang Komisi D. Selain anggota Komisi D, rapat itu dihadiri unsur pimpinan DPRD NTT. "Nanti pak Ketua DPRD NTT akan hadir mengikuti rapat dengar pendapat ini," tandas Bengu.