DEMONSTRAN anti pertambangan di Kabupaten Bima akhirnya membakar Kantor Bupati Bima pada tanggal 26 Januari 2012 lalu, setelah tuntutan mereka tidak dipenuhi bupati. Mereka meminta agar bupati mencabut SK tentang izin eksplorasi pertambangan emas di Bima.
Rakyat yang wilayahnya terkena dampak SK tersebut menolak adanya SK dimaksud karena alasan lingkungan hidup (wilayah pertanian) dan ekonomi (petani). Sebelumnya, SK Bupati tersebut telah diprotes di Kecamatan Sape yang berujung pada tindakan polisi membubarkan massa yang menduduki Pelabuhan Sape. Akibatnya, timbul korban jiwa rakyat, korban luka fisik, korban luka hati, korban harta, korban hak azasi manusia dan korban karier prajurit-prajurit polisi yang terlibat (dikambinghitamkan). Luar biasa, hanya untuk mempertahankan legalitas sebuah SK, harus ada begitu banyak yang dikorbankan, baik rakyat, aparat negara, inventaris negara hingga perasaan bangsa.
Di pusat kekuasaan nasional, sejumlah persoalan juga menyeruak tanpa malu. Ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dihargai Rp 20 miliar, sementara anak-anak sekolah yang begitu rapuh harus bergelantungan menyeberangi sebuah jembatan rusak di Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Mereka mempertaruhkan nyawa dan masa depan, sementara politisi mewah menghambur dana. Ruangan mewah itu diisi antara lain kursi impor dari Jerman seharga Rp 24 juta per buah, yang setara dengan harga sebuah rumah sederhana yang dibutuhkan rakyat miskin. Belum lagi sekian banyak sekolah rakyat sudah tidak beratap atau hampir rubuh. Sekali lagi, rakyat harus mengorbankan perasaan karena ketidakpedulian wakil rakyat yang dimuliakan.
Di Mesuji (Lampung) berdiri tenda-tenda pengungsian berisi rakyat yang tergusur dari tanah-tanah mereka yang direbut oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbekal SK Bupati setempat. Tim "penolong" yang dikirim pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan, padahal di daerah itu ada aparat birokrasi, aparat keamanan, dan pengusaha yang terkait dengan persoalan. Derita pertanahan seperti ini terjadi hampir di semua wilayah republik tercinta. Korbannya selalu rakyat, dan pemenangnya adalah pemodal dan aparat negara. Perasaan, raga dan jiwa rakyat yang jadi tumbal.
Sementara di ruang pengadilan dari pusat hingga daerah-daerah berbagai kasus suap, korupsi dan pencurian aset negara melibatkan petinggi-petinggi negeri, pimpinan parpol, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga gubernur/bupati/walikota. Luar biasa, proses pelapukan moral politik begitu cepat dan meluas seperti kanker ganas yang sudah pada stadium akhir. Mulai dari kasus Bank Century, suap pemilihan pejabat tinggi Bank Indonesia, hingga drama Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat) dengan dana Wisma Atlet, menguatkan ganasnya kanker politik. Benang merah dari contoh-contoh di atas menunjukkan fenomena negara saat ini tidak ada yang mengendalikan, atau negara 'auto-pilot' karena rakyat harus mengurus dirinya sendiri. Bahkan nampak kecenderungan, rakyat harus berhadapan dengan kekuatan bersenjata yang menopang pemilik modal. Rakyat terluka, bangsa terpecah, kabut menutupi masa depan bangsa dan sikap masa bodoh makin menguat.
Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa bangsa kita sedang berjalan di jalur yang tidak sesuai dengan cita-cita pembentukan negara-bangsa Indonesia. Kita tersesat (out of track). Negara yang adil dan makmur semakin jauh dari jangkauan. Berpikir ke arah itu saja sudah sulit, apalagi mewujudkannya. Generasi muda bisa apatis karena kondisi yang tanpa panutan dan masa depan yang kabur, akhirnya mencari pelarian ke dunia fatamorgana yang berisi narkoba dan miras.
Jika tema Natal 2011 lalu disandingkan dengan situasi negara-bangsa kita saat ini, sangat jelas bahwa kita adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan, tetapi tidak melihat terang. Para koruptor memimpin di depan dengan mata gelap tertutup materi, hati nurani buta terkena katarak keserakahan dan perilaku orang mabuk yang tidak tahu diri. Mereka bergentayangan bak mafia di berbagai level dan ruang pemerintahan dan publik. Jika di terminal-terminal bus ada pencopet dompet penumpang, maka di kantor-kantor pemerintah ada pencopet dompet negara. Bahkan timbul pertanyaan, masih adakah presiden di republik ini yang bisa mengendalikan "mafia pencopet berbaju pejabat pemerintah"? Pertanyaan ini bukan muncul tanpa alasan. Kita sudah tahu bahwa presiden sendiri yang mendeklarasikan akan memimpin di depan dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan presiden mengakui ada mafia di lembaga-lembaga penegakan hukum negara (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) sehingga dibentuklah Tim yang menangani mafia hukum. Tapi di manakah presiden berada saat ini sebab negara sepertinya berjalan tanpa pilot (auto-pilot). Semoga kita tidak menabrak karang seperti kapal pesiar di Italia yang menabrak karang gara-gara sang nahkoda sibuk berpesta dan membiarkan kapal dikendalikan dengan auto-pilot.
Adakah solusi yang mendasar untuk bisa kembali menuju negara adil makmur yang dicitakan? Kembali saja ke laptop seperti ungkapan Mr. Tukul Arwana dalam acara televisi "Bukan Empat Mata." Kita harus mengingat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, dan hukum dasar negara ini adalah UUD 1945. Para pendiri bangsa ini telah menemukan intisari budaya dan kepribadian bangsa dalam Pancasila. Maka perjalanan bangsa menuju negeri impian (imagined society) hanya dapat dicapai jika menggunakan Pancasila sebagai petunjuk (kompas) dalam perilaku pemerintahan dan bermasyarakat.
Saat ini yang menjadi panglima di negeri ini adalah politik. Oleh sebab itu, para politisi dan rakyat yang berpolitik untuk memperhatikan falsafah Pancasila guna menciptakan politik yang beradab (manusiawi) karena didasarkan pada kepercayaan dan rasa takut kepada Tuhan. Politik yang beradab itu akan menjamin persatuan bangsa, sebab mengandung kejujuran dalam hubungan antar manusia dan antara penguasa, pengusaha dan rakyat, serta antara pemerintah pusat dan daerah, atau provinsi dan kabupaten/kota. Suasana demokratis sudah berkembang pesat sejak jatuhnya Orde Baru, namun demokrasi saat ini belum menghasilkan keadilan sosial. Maka demokrasi yang berkeadilan harus menjadi orientasi bersama sehingga tidak lagi terjadi penindasan dan diskriminasi oleh kekuatan dominan terhadap kekuatan minoritas.
Jalan pulang ke negeri impian masih mungkin dilakukan selama Pancasila dijadikan pedoman perjalanan. Tinggal kemauan yang harus dibangkitkan. Dari mana kebangkitan itu berasal? Institusi-institusi kekuasaan politik tidak dapat diharapkan akan mengamalkan Pancasila secara benar sebab di dalam institusi-institusi tersebut terdapat sistem dan manusia yang berkubang dalam lumpur koruptif. Institusi-institusi agama terpecah belah karena ada yang setuju menjalankan Pancasila, ada yang mengabaikan bahkan mengecilkan peran Pancasila. Institusi-institusi bisnis sibuk menaikkan laba perusahaan dan harus membayar upeti kepada penguasa lokal hingga pusat, walau upah karyawan sulit dinaikkan.
Dalam situasi ini, peran perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan sangat menentukan. Berbagai aras pemikiran dan pertaruhan idealisme tumbuh dan berkembang di perguruan tinggi yang berisi para akademisi dan mahasiswa. Sejarah republik ini menunjukkan bahwa mahasiswa dari angkatan 1908, 1928, 1945, 1966 dan 1998 pernah meluruskan kembali jalannya negara melalui kebangkitan idealisme nasional hingga jatuhnya Orde Baru yang kebablasan. Jika saat ini kampus-kampus kembali bertekad meneriakan kembali ke Pancasila dan UUD 1945, maka bisa diperkirakan akan terjadi perubahan mendasar di negara ini.
Harapan belum pudar untuk mencari jalan pulang ke negeri impian. Bangkitlah!!!