POS KUPANG.COM, KUPANG --- Harapan 10.650 keluarga di NTT mendapatkan rumah murah menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2011 sebesar Rp 300 miliar berujung buntu.
Ditolaknya injury time (tambahan waktu, Red) sampai pertengahan April 2012 untuk penyelesaian fisik pembangunan rumah menjadikan anggaran sebesar Rp 150 miliar hangus.
Anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin, yang dihubungi Pos Kupang, Selasa (31/1/2012), membenarkannya. Husin mendapatkan kebenaran itu setelah Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perumahan Rakyat di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (31/1/2012) pagi.
"Saya sudah pertanyakan mengapa dana Rp 150 miliar dikembalikan ke kas negara. Saat rapat tadi (kemarin) Menpera menyatakan dana itu dikembalikan ke kas negara karena tidak terserap hingga akhir tahun 2011," ujar Husin.
Politisi dari Partai Hanura ini mengatakan mepetnya waktu pekerjaan fisik menjadi kendala terbesar pembangunan puluhan ribu rumah bagi masyarakat di NTT. Ia mengatakan, program ini baru turun ke NTT sekitar Oktober 2011. Dengan demikian, rekanan hanya memiliki waktu selama dua bulan untuk menyerap anggaran sebesar Rp 300 miliar.
Tak hanya itu, mepetnya waktu juga menjadikan pemerintah daerah yang wilayahnya mendapatkan jatah rumah murah kesulitan menyiapkan lahannya. Fakta ini menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah pusat untuk program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di NTT.
Terhadap fakta itu, Husin mengatakan, ia bersama anggota Komisi V DPR RI asal NTT lainnya akan terus memperjuangkan anggaran ini agar tidak hangus. Husin memperjuangkan agar sisa anggaran yang belum terserap dapat diprogramkan kembali pada APBN Perubahan tahun 2012.
Meski gagal menyerap Rp 150 miliar, demikian Husin, Kemenpera tetap menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di NTT tahun ini. Rencananya, tahun ini, Kemenpera RI menggelontorkan mega dana sebesar Rp 700 miliar untuk pembangunan rumah di NTT.
Senada dengan Husin, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, yang dihubungi terpisah membenarkan persoalan mepetnya waktu sebagai penyebab banyaknya dana yang dikembalikan ke kas negara. Namun ia tetap berharap sisa anggaran yang dikembalikan dapat diakomodir dalam APBN-P 2012.
Ditanya kenapa kondisi waktu mepet tetapi tetap menerima suplai sebesar Rp 300 miliar, Gubernur Frans menyatakan bantuan itu diharapkan dapat membantu banyak warga di NTT yang belum memiliki rumah layak huni. "Daripada menolak lebih baik kami tetap terima supaya ada yang bisa diserap dan bermanfaat bagi masyarakat NTT," ujar Gubernur Frans.
Gubernur Frans mengakui, sangat tidak mungkin dengan waktu sisa dua bulan pemerintah dan rekanan mampu menyerap anggaran sebesar Rp 300 miliar. "Namun anggaran itu harus tetap diterima agar banyak bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu yang belum memiliki rumah," katanya.