POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Dinas Sosial dan Badan Bimmas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, tidak memiliki data jumlah jiwa dan kepala keluarga (KK) yang mengalami rawan pangan di daerah itu. Penentuan KK rawan pangan hanya mengacu pada jumlah KK penerima raskin.
Kepala Dinas Sosial Kabupten Sumba Timur, Maramba Meha, dan Kepala Badan Bimmas dan Ketahanan Pangan Sumba Timur, Ir. Yakubus Radamuri, mengakui hal tersebut ketika ditemui terpisah di Waingapu, Kamis dan Jumat (24-25/11/2011).
Maramba Meha yang ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Kamis (24/11/2011), menjelaskan, dalam penentuan KK rawan pangan di daerah itu dinas sosial hanya mengacu pada data penerima raskin. Hal yang sama juga digunakan dalam penentuan keluarga rawan pangan.
Meha mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah jiwa di Sumba Timur yang mengalami bencana kelaparan, karena pihaknya belum memiliki data.
Kabupaten Sumba Timur, jelas Meha, memiliki 156 desa/kelurahan yang tersebar di 22 kecamatan. Dari jumlah desa/kelurahan tersebut, sekitar 152 desa/kelurahan telah mendapat bantuan. Sedangkan enam desa lainnya diambil alih oleh Bank NTT.
Hingga saat ini, jelas Meha, ancaman rawan pangan dan bencana kelaparan di daerah itu masih tetap ada dan diprediksi mengalami peningkatan.
Sebab, sejak beberapa bulan terakhir para petani daerah itu telah kekurangan stok pangan. Sementara hingga saat ini daerah tersebut juga belum hujan.
Mengenai data jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan dan bencana kelaparan, Meha mengatakan tidak tahu. Ia beralasan, pendataan total jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan merupakan tugas Badan Bimmas dan Ketahanan Pangan Sumba Timur.
“Kita tidak bisa prediksi. Biasanya, sebelum pemkab memberikan bantuan kita menerima data dari bimmas. Mungkin data itu bisa didapat di sana,” katanya.
Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Sumba Timur, Ir. Yakubus Radamuri, yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/11/2011), juga mengaku tidak tahu jumlah jiwa di daerah itu yang mengalami rawan pangan.
“Sejauh ini pendataan dan survai yang dilakukan bimmas baru sampai tingkat kecamatan, sementara desa dan kepala keluarga serta jumlah jiwa belum dilakukan. Untuk melakukan survai rumah tangga agak berat,” katanya.