JAKARTA, POS KUPANG.com --Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/9), mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono kepada DPR RI, sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso. Menanggapi hal ini, Ketua FPDIP DPR RI, Tjahjo Kumolo, menilai pilihan SBY tepat, dan dia meminta agar tidak ada voting dalam pengambilan keputusan di DPR nanti.

"Pada prinsipnya tidak masalah Presiden SBY mengajukan nama KSAL sebagai calon Panglima TNI ke DPR RI, karena baik KSAL, KSAU maupun KSAD mempunyai peluang yang sama. Mereka semua figur yang tepat dan bagus track recordnya untuk memimpin TNI," kata Tjahjo, yang juga anggota Komisi I (Komisi Pertahanan), kepada Surya via ponsel, Senin (6/9) malam

Sebelumnya, informasi bahwa SBY telah mengajukan nama Laksamana Agus Suhartono kepada DPR diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Senin (6/9) siang. Dia mengatakan, surat Presiden yang mengajukan pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, tersebut, telah diterima pimpinan DPR, Senin (6/9) siang.

"Kami mengadakan rapat pimpinan dewan. Salah satu hal yang dibahas adalah kami baru terima surat dari Bapak Presiden. Presiden mengajukan satu nama calon Panglima TNI, yaitu Laksamana TNI Agus Suhartono yang sehari-hari sebagai KSAL," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com.

Menurut ketentuan, DPR harus memberikan persetujuan selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah menerima surat dari Presiden. Namun, karena sekarang menjelang libur Lebaran, maka pembahasan mengenai calon Panglima TNI akan diumumkan pada rapat paripurna tanggal 21 September 2010.

"Dalam waktu segera akan diputuskan dalam rapat Bamus (badan musyawarah, Red) atau pengganti Bamus, untuk menentukan komisi mana yang akan membahas," ujar Priyo, yang juga Ketua DPP Partai Golkar.

Menurutnya, sikap DPR akan diputuskan melalui komisi yang bermitra dengan TNI, yaitu Komisi I. Priyo sendiri menilai Agus Suhartono merupakan figur yang cukup mumpuni. Ia berharap calon tunggal yang diajukan Presiden ini bisa disetujui melalui musyawarah mufakat.

Hal sama disampaikan Tjahjo. "PDIP prinsipnya setuju dengan nama tersebut, dan tepat. Tinggal KSAL nanti mampu menunjukkan program dan komitmennya dalam fit and proper test DPR yang akan datang. Kami meminta nanti tidak ada voting dalam pengambilan keputusan di DPR terkait Panglima TNI yang baru," kata Tjahjo, yang juga Sekjen DPP PDIP.  (surya/jun)