SOE, POS Kupang.Com -- Pengadaan  lima unit mobil operasional untuk Sekretariat DPRD TTS senilai Rp 1,5 miliar tidak sesuai spesifikasi. Dalam DPA (daftar perencanaan anggaran) yang ditetapkan mobil yang dibeli adalah isuzu panther touring dobel gardan. Realisasinya isizu panther turbo bukan dobel gardan yang dilakukan pihak ketiga.

"Pengadaan mobil tersebut atas permintaan Komisi A DPRD, yakni empat unit untuk operasional komisi dan satu unit untuk badan kehormatan dan badan legislasi guna melayani masyarakat," kata anggota DPRD TTS, Uksam Selan, saat ditemui di ruang sidang DPRD setempat, Sabtu (4/9/2010).

Selan bersama Arifin Bety dan Yoksam Benu, mengatakan, anggaran pengadaan dan spesifikasi mobil itu telah ditetapkan dalam DPA melalui sidang paripurna sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaannya harus sesuai DPA yang telah ditetapkan. Jika terjadi perubahan terhadap spesifikasi kendaraan itu, katanya, maka harus dengan persetujuan anggota Dewan dalam perubahan anggaran, bukan hanya dilakukan sepihak oleh sekretariat tanpa sepengetahuan Dewan. "Itu yang dipertanyakan anggota Dewan, pengadaan kelima mobil itu sudah ada, namun tidak sesuai spek yang ditetapkan dalam paripurna," tegasnya.

Menurut Selan, hal ini bisa terjadi karena perencanaan tidak sesuai dengan SK Bupati tentang standar harga barang dan jasa. "Sesuai DPA, lima unit mobil isuzu panther touring dobel gardan dengan harga satuan senilai Rp 300 juta/unit dengan total anggaran sebesar Rp 1,5 miliar," tegasnya.

Arifin Bety mengatakan, sesuai DPA alokasi anggaran untuk kelima unit mobil isuzu panther touring dobel gardan itu senilai Rp 300 juta/unit. Karena itu muncul pertanyaan apakah harga kelima mobi  isuzu panther turbo bukan dobel gardan itu sama dengan dobel gardan? Secara logika fasilitas dobel gardan itu lebih bermutu dan cocok dengan daerah TTS daripada yang tanpa gardan.

Bety dan Selan juga mempertanyakan peruntukan kelima mobil tersebut. Karena yang disepakati adalah untuk operasional empat komisi dan satu unit untuk badan kehormatan serta legislasi, sementara kenyataannya untuk operasional sekretariat. "Pemahaman saya tulisan "kendaraan operasional sekretariat DPRD TTS" yang ada di pintu mobil hanya untuk kepentingan mengantar surat dan kegiatan sekretariat, sementara kegiatan komisi di lapangan diabaikan," katanya.  

Pandangan ini berbeda dengan Yoksam Benu, yang mengatakan, bahwa kendaraan operasional Sekretariat DPRD sudah mencakup kepentingan komisi dan badan kehormatan serta badan legislasi. Walau demikian, Benu tetap mempertanyakan spesifikasi kelima mobil yang tidak sesuai dengan DPA. "Yang kita setujui itu dobel gardan sehingga bisa menyesuaikan dengan medan di daerah ini," katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Ir. Thobias Wohangara, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (4/9/2010), mengatakan, perubahan spesifikasi untuk kelima kendaraan operasional itu atas persetujuan Ketua DPRD, Eldat Nenabu, setelah panitia mengonfirmasi dengan dealer dan pabrik yang ada bahwa isuzu panther dobel gardan tidak diproduksi, dan ditawarkan isuzu panther turbo yang cukup handal. "Setelah laporan panitia, saya konfirmasi dengan pak ketua dan pak ketua menyetujui sehingga bisa dilaksanakan dan kelima kendaraan itu sudah ada," katanya.

Menurut Wohangara, DPA tidak merincikan harga satuan/unit, hanya total dana yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 miliar termasuk biaya administrasi dan kebutuhan panitia. Harga mobil isuzu panther turbo tersebut Rp 283 juta lebih/unit, sehingga jika dikalkulasi dengan biaya administrasi dan kebutuhan panitia klop dengan alokasi dana yang disiapkan. "Perubahan spek ini akan dimasukkan dalam perubahan anggaran nanti," katanya. (mas)

Inilah terjadi miss komunikasi dan sedikit melenceng dari tatib dewan. Kalau pembicaraan awal melibatkan beberapa anggota dewan, seharusnya jika ada perubahan jangan hanya melibatkan ketua dewan. Kerja aparat kan KISS kalau tidak too much smell!!!