KUPANG, POS KUPANG.Com -- Dalam meliput bencana, wartawan lebih melihat sisi dramatik dan traumatik. Sementara, liputan yang menyentuh sisi pencegahan atau antisipasi terjadinya bencana, kurang mendalam sehingga terkesan menginformasikan apa adanya.

Demikian fakta praktek jurnalisme bencana di NTT. Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi NTT yang juga Pemimpin Redaksi SKh. Pos Kupang, Dion DB Putra, pada acara pelatihan penguatan kapasitas jurnalis mengenai pengurangan resiko bencana (PRB), di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi NTT, Kamis (2/9/2010).

Kegiatan ini diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) bekerjasama dengan BPBD Propinsi NTT dan Safer Community Throug Disaster Risk and Reduction (SC-CDRR) In Development.

Peserta kegiatan adalah wartawan media cetak dan elektronik di Kota Kupang. Turut hadir, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Propinsi NTT, Jemy Mella serta Sekretaris  Badan Kesbangpol Propinsi NTT, Drs . Zakarias Moruk.

Menurut Dion Putra, pemberitaan yang muncul di media massa adalah isak tangis, kekecewaan, kesedihan dan kedukaan dan memberikan kesan mencekam, menakutkan dan mengharukan.

Liputan media massa kurang mendalami masa pemulihan pasca bencana.

Yang  perlu dilihat media, kata Dion Putra, kebutuhan masyarakat korban bencana setelah tanggap darurat dan apa saja program pemulihan pasca bencana yang dikerjakan pemerintah  atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Proses pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana dan  membangun masa depan yang baru bagi korban bencana, sangat perlu diliput media," katanya.    

Dion Putra mengatakan, media massa dan pemerintah perlu dibangun satu simpul kemitraan. Media massa tidak lagi menganut prinsip pendekatan peristiwa semata (bad news is good news). Peran media adalah mencerahkan, menumbuhkan kesadaran akan resiko dan dampak bencana dan  mengimplementasikan jurnalisme bencana secara komprehensif.

Sementara peran pemerintah, jelasnya, sebagai motor penggerak utama dalam pengurangan resiko bencana dan tidak bersikap ala pemadam kebakaran.

"Ada peristiwa kebakaran baru pemadam datang atau ketika  ada terjadi bencana baru pemerintah sibuk mengatasi bencana. Tetapi sebelum terjadi bencana tidak ada sosialisasi atau  tindakan pencegahan," ujar Dion Putra.

Pemerintah, katanya, harus memiliki program kerja yang jelas dan terukur mencakup aspek pencegahan, penanganan dan pemulihan. Dan, harus menyiapkan pusat data dan informasi yang mudah diakses oleh pers dan masyarakat. 
 
Thomas Bangke dari BPBD Propinsi NTT, mengatakan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam mengatasi bencana, perlu ada standar operasi bencana. Berdasarkan pengalaman selama ini,  bila terjadi bencana selalu terjadi miskomunikasi antar instansi. "Sistim koordinasi yang terjadi selama ini, selalu menjadi kendala dalam mengatasi bencana," kata Thomas Bangke. (den)
 

Salam sejahtera, Saya setuju dengan pendapat itu, tapi yang paling penting adalah justru saat pra bencana atau sebelum terjadi bencana. Masyarakat harus di beri informasi-informasi penting sebelum Tanggap Darurat terjadi. Terkadang media berbuat seperti itu (meliput berita yg isinya dramatik dsb) karena media itu sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang diliput selain berita seputar tanggap darurat yg isinya dramatik) harusnya KESIAPSIAGAAN sebelum bencana yg dirioritaskan.