TEMPIK sorak memeriahkan pelantikan bupati dan wakil bupati yang baru di Manggarai Barat dan Sumba Timur sebentar lagi sudah berakhir. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) langsung sudah berakhir dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru untuk lima tahun ke depan (2010-2015).

Hasil akhir pilkada di dua daerah itu hampir sama. Di Mabar, Agustinus Ch Dula yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati setempat, memenangkan pilkada. Di Sumtim, calon incumbent Gidon Mbiliyora kembali terpilih menjadi bupati. Dia bersama pasangannya Matius Kitu memimpin Sumtim.

Beberapa daerah lainnya di NTT seperti Manggarai, Ngada, Flores Timur (Flotim) dan Sumba Barat, juga akan segera mendapat bupati dan wakil bupati baru.

Pesta rakyat berakhir dengan terpilih dan dilantiknya bupati dan wakil bupati yang baru.

Ya, bupati baru. Adakah sesuatu yang baru di daerah dengan hadirnya bupati baru? Semua kita pasti memiliki jawaban beragam dan berbeda terhadap pertanyaan ini. Yang jelas ada harapan baru. Para pemilih dan masyarakat secara umum mengharapkan ada langkah maju dari sebelumnya.

Apa saja langkah maju yang diharapkan? Sebetulnya masyarakat tidak menuntut yang muluk-muluk. Masyarakat memimpinkan langkah maju itu dari hal-hal dasar, seperti akses ke pasar yang lebih mudah agar mereka bisa menjual hasil pertanian dan perkebunan dengan harga yang pantas; mengurus KTP dan sertifikat tanah yang tidak berbelit dan tidak ada pungutan- pungutan liar. Selain itu biaya pendidikan yang bisa dijangkau, tidak ada lagi "penipuan-penipuan terstruktur" dalam hal bantuan-bantuan untuk masyarakat; listrik bisa masuk rumah mereka dengan tarif pemasangan yang wajar.

Langkah maju yang diharapkan warga, juga seperti kebutuhan air bersih yang bisa terpenuhi setiap saat, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga seperti minyak tanah, sembako selalu tersedia dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat.

Dengan tingkat pengangguran yang makin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, warga mengharapkan langkah maju berupa penciptaan lapangan kerja di daerah. Warga jangan lagi digalang untuk menjadi kuli di luar negeri yang tentu saja sangat rentan terhadap perlakuan-perlakuan kasar.

Kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti disebutkan di atas masih menjadi keluhan warga dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena setiap pemimpin baru yang muncul cenderung mengurus lebih dulu "dirinya", baru kemudian mengurus masyarakat (kalau sempat?).

Setiap kali usai Pilkada dan pelantikan kepala daerah, yang pertama kali terdengar dari kantor daerah adalah kabar tentang mutasi pejabat. Itu artinya kepala daerah lebih dulu mengurus kue kekuasaan (power distribution) yang baru saja diperolehnya. Urusan ini selalu dikemas dalam alasan yang manis menarik yakni menyusun team work yang solid untuk melaksanakan program kerja. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa urusan bagi-membagi kue kekuasaan ini sarat kepentingan politik dukung- mendukung selama pilkada berlangsung.

Urusan pertama yang dilakukan bupati dan wakilnya ini sontak membuat kaget psikologi birokrasi. Ada pejabat yang ditendang ada yang dielus. Pertimbangan profesionalitas, kapasitas dan kemampuan menempati nomor kesekian dalam urusan mutasi ini. Tidak bisa dihindari bahwa team work yang dibentuk itu solid hanya dalam hal kedekatan kepentingan, bukan solid dalam hal kemampuan menyahuti beragam kebutuhan dasar warga yang dikampanyekan selama pilkada.

Ceritra belum selesai di sini. Pejabat-pejabat yang ditendang tentu saja menyimpan kekecewaan --bukan tidak mungkin dendam-- yang menjadi "duri dalam daging" yang menghambat pelaksanaan program- program yang jadi andalan bupati dan wakilnya. Boleh jadi ada yang  melawan mutasi secara terang-terangan dengan mencari-cari alasan untuk dibawa ke ranah hukum. Maka energi birokrasi yang secara psikologi masih belum stabil itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus terkuras lagi untuk menghadapi "rongrongan- rongrongan" itu.

Lalu kabar dari kantor daerah tentang upaya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu mungkin baru lapat-lapat kedengaran pada paruh waktu masa jabatan bupati dan wakil bupati. Jadi masyarakat tidak usah terlalu berharap banyak pada pemimpin yang baru. Sebab bisa makan hati dan stres. Lebih baik bekerjalah seperti biasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. *

Jangankan paruh waktu bisa jadi sampai masa jabatan kada periode pertama berakhir janji-janji pilkada 90% tinggal janji. Inkumbent maju lagi dan obral janji lagi tanpa malu-malu sehingga dijuluki monyet alias bahasa Lamaholot "munak" di Flotim. Politik memang teramat edan bung!!!