PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk periode 2010-2015 akan berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2010. Tujuh  calon telah memproklamirkan diri sebagai yang pantas untuk menduduki kursi tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten TTU tercinta ini.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) TTU telah menetapkan lima paket calon, yakni Pius Tjanai, S.Sos, MM-Raymundus Loin, S.Ag, S.H, M.H (Pijar), Drs. Gabriel Manek, M.Si-Simon Feka, S.E (Gabriel-Simon), Joao Meko, S.H-Ir. Alexander Sanam (JD), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt-Aloysius Kobes, S.Sos (Dubes), Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs. S.H, M.H-Drs. Nikolaus Suni, M.T (Funan-Suni).

Kita tentunya bertanya, siapakah yang pantas untuk menduduki kursi yang paling tinggi di daerah ini? Sepak terjang mereka selama ini tentu menjadi tolak ukur bagi kita untuk menentukan yang terbaik. Semisal tidak menganut 'manejemen kekeluargaan' ala kepemimpinan orde baru yang ternyata mengembangbiakkan secara sistematik korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh pegawai negeri.

Nama-nama paket yang mau maju ini bukanlah tokoh asing dalam perpolitikan di daerah ini. Apa dan bagaimana cara kerja mereka dalam memimpin daerah ini kelak akan kita lihat dan alami. Sebab, nasionalisme keindonesiaan semakin kehilangan makna. Sebaliknya semangat primodialisme terlihat mengeras dan kian merebak di seluruh tanah air, termasuk di daerah ini yang sesungguhnya telah merupakan realitas politik yang mengancam eksistensi persaudaraan sejati 'Kuluan-Maubes, Salu-Miomaffo'. Karena itu kita perlu melihat lagi pasangan mana yang pantas dipilih.

Ada tiga hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, moralitas masyarakat kita semakin kacau sehingga perlu seorang pemimpin yang dapat membawa pembaharuan moral masyarakat daerah ini. Untuk itu sistem kepemimpinan pemerintahan masa depan di daerah ini perlu direnovasi secara total. Karakter yang sesuai dan urgen untuk dibangun sekarang adalah demokratik yang mewujud dalam sikap akomodatif, sensitif dan responsif.

Kedua, masyarakat daerah ini masih menghadapi persoalan kemiskinan, rawan pangan, busung lapar dan tingkat pendidikan yang rendah. Maka perlu kehadiran seorang pemimpin yang dapat mengangkat harkat martabat masyarakat Timor Tengah Utara sehingga dapat bersaing dengan masyarakat lain di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia dalam hal SDM. Karena itu calon pemimpin Timor Tengah Utara tidak hanya menggunakan materi penuntasan masalah kemiskinan, rawan pangan, busung lapar dan tingkat pendidikan yang rendah pada tataran konsep pemaparan visi dan misi semata. Akan tetapi harus secara sungguh-sungguh dan penuh kesadaran sebagai pekerjaan rumah untuk dituntaskan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab, karena telah 'berani' menerima amanat rakyat.

Ketiga, suara kita yang diberikan pada waktu mencontreng merupakan 'suara hati nurani' dan merupakan suatu ungkapan kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin yang bijaksana yang memiliki roh dan spirit kemanusiaan untuk memanusiakan manusia Timor Tengah Utara serta mengangkat sesamanya dari lilitan kemiskinan. Dengan demikian, pilihan kita adalah pilihan berdasarkan suara hati, bukan berdasarkan 3S = Suku, Sosok dan Saku. Juga bukan berdasarkan berbagai intimidasi sehingga 'hati tempat Allah bersemayam, bergeser menjadi tempat setan berteduh'. Akibatnya, manusia yang telah menjadi budak setan, bertindak di luar perikemanusiaan. Ujung-ujungnya rakyat kecil menjadi korban.

Lalu pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang pantas dan layak untuk dipilh dan memimpin daerah ini?

Pertama, kira harus melihat dengan mata hati yang rasional dan kritis, bukan emosional. Bahwa orang yang akan dipilih adalah mereka yang menjadi jawaban atas kerinduan seluruh masyarakat Timor Tengah Utara tentang nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran dan persaudaraan sejati Kuluan-Maubes, Salu-Miomaffo. Mereka harus memimpin dengan bijaksana dengan fokus pada kepentingan rakyat banyak. Mereka juga  harus 'berhati rakyat' yang dapat diukur dari visi dan misi, pernyataan-pernyataan, komunikasi dan kebijakan yang diambilnya selalu membumi (pro rakyat). Maksudnya sesuai kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Mereka juga memiliki visi jangka panjang serta mengarah kepada gebrakan akan terobosan-terobosan baru. Mereka tidak memiliki beban sejarah masa lalu, bukan koruptor.

Antara kandidat bupati dan wakilnya harus memiliki visi dan garis perjuangan yang sama serta saling melengkapi 'kekurangan'. Mereka tidak menggunakan pendekatan 'manejemen kekeluargaan atau kesukuan' dalam membagi-bagi jabatan, merekrut tenaga kontrak daerah secara tertutup seperti yang saat ini terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara sebagai salah satu strategi untuk melindungi rahasia kepentingan pribadi pejabat dan kelompoknya.

Kita tentunya berharap agar berbagai bentuk praktek KKN di daerah ini dapat dibongkar oleh Pansus Mangan dan Pansus RSUD di Km 5 jurusan Atambua. Kita juga berharap agar Antonius Amuna yang kini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas PPO TTU dapat mengungkap dan mengurai benang kusut jaring laba-laba praktek korupsi di Kabupaten TTU ini. Dengan demikian pemimpin yang kita pilih sungguh-sungguh menjawabi kerinduan rakyat TTU.

Kedua, orang yang harus kita pilih adalah mereka yang memiliki jiwa dan sikap kebangsaan yang sudah teruji dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan kekuasaan untuk sesuatu yang produktif, bukan destruktif. Artinya mereka bekerja dengan motto: atas nama rakyat, bukan atas nama uang. Mereka bukan pribadi-pribadi yang tengah gelisah, yang semata-mata berjuang untuk mencari kekuasaan dan kedudukan yang diperoleh melalui berbagai intimidasi seperti sumpah adat, ancaman kepada PNS, camat, lurah, kepala desa bersama jajarannya, membagi-bagi uang, janji-janji muluk yang kesemuanya itu merupakan tindakan pemerkosaan, pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi di daerah ini.

Bagaimana pun rakyat TTU tidak buta mata hati terhadap track record-nya para pasangan tersebut di atas. Yang perlu direnungkan secara mendalam untuk kemudian dihayati dan diamalkan oleh setiap pemilih yang berpikir rasional dan kritis adalah bahwa memilih pemimpin yang 'berhati rakyat' bukanlah hal mudah, ketika kita hidup dalam dunia yang sanggup merekayasa segala 'kemungkinan', yang tak bermoral ditampakkan bermoral, semisal bergaining posision, bargaining profit, mutasi jabatan kepala sekolah dasar tidak mengacu pada ketentuan DUK, rekrut tenaga kontrak daerah secara tertutup dan penuh nuansa kekerabatan, menerbitkan IUP tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, sehingga menimbulkan berbagai problematika mangan di TTU, antara lain terdapat banyak penambang liar dan mereka adalah rakyat kecil, banyak pembeli sehingga harga tidak standar, aparat ikut 'main mata' berupa pungutan liar atas nama institusi pemerintah, namun uangnya tidak masuk ke kas institusi pemerintah tersebut. Semuanya ini terjadi karena 'tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah ini. Akibatnya antara lain daerah dirugikan, masyarakat semakin miskin, lingkungan rusak tanpa reklamasi, muncul conflict of interest seperti kearifan lokal diabaikan, sehingga yang busuk dipoles aroma kebaikan.

Menyikapi kondisi moral yang sedemikian itu, orang yang sedang diduga terlibat dalam  sejumlah kasus di TTU atau yang diduga  menyelewengkan dana pembangunan, juga orang yang pernah melakukan pelanggaran moral seperti penipuan, pembohongan kepada rakyat kecil,  yang telah mengorbankan rakyat kecil, pada dasarnya tidak pantas dipilih untuk memimpin daerah ini. Karena pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat sendiri maupun di lembaga-lembaga pemerintahan di daerah ini selalu harus berlangsung dalam batas-batas tata moral untuk mewujudkan bonum commune yang diartikan secara dinamis, menurut tata perundang-undangan yang telah dan harus ditetapkan secara sah.

Logikanya adalah jika mereka adalah orang yang tengah gelisah, pencuri dan pembohong, lebih baik mundur daripada memalukan diri sendiri, bila kelak dimundurkan karena terbukti secara hukum benar-benar pencuri dan pembohong. Apabila kriteria-kriteria yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang mencalonkan diri kita tidak perlu masuk dalam kelompok golput, sebab kita sebagai warga negara, dan sebagai warga masyarakat TTU khususnya, mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat TTU yang damai, sejahtera, adil dan makmur. Artinya meskipun kelima pasangan itu tidak memenuhi kriteria yang didambakan dapat membawa angin segar perubahan dan perbaikan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah ini, kita harus memilih yakni 'memilih yang kurang buruk dari yang terburuk', karena kita memiliki option.

Sepak terjang mereka selama ini menjadi tolok ukur bagi kita dalam menentukan siapa yang pantas secara rasional dan kritis. Tentunya kita perlu melihat dan mengetahui visi-misinya, namun hal ini tentu bukan jaminan, jika kelak yang dihadapi rakyat hanyalah kerakusan dan ketamakan pemimpin yang cenderung merugikan, mementingkan kejayaan dan kekuasaannya. Karena itu dalam konteks kepemimpinan TTU ke depan, saya menyarankan hendaknya orang TTU dapat memilih pemimpin dan memiliki pemimpin yang mempunyai perhatian untuk membawa dan menumbuhkembangkan nilai-nilai ke-biinmaffo-an, yaitu sebagai 'duta' pembawa damai, baik ke dalam komunitasnya maupun keluar etniknya. *



Pensiunan PNS, peminat masalah
sosial politik, tinggal di Kaubele