POS KUPANG.Com -- Kedatangan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya,  dan rombongan di Labuan Bajo, Senin (30/8/2010), disambut aksi unjuk rasa massa pendukung tiga paket peserta pemilu kada, yakni paket Fiva, Yes dan Damai. Para pendemo, mendesak gubernur  membatalkan acara pelantikan.

Mereka menilai, SK yang dikeluarkan Mendagri untuk pelantikan pasangan Agustinus Dula-Maximus Gasa ini cacat hukum karena calon bupati tersebut masih tersandung kasus pidana, yakni money politik atau politik uang.

Seperti disaksikan Pos Kupang, massa yang diperkirakan sekitar seratus orang ini mendatangi Bandara Komodo dengan membawa spanduk dan poster. Pendemo hanya diizinkan berorasi di depan pagar bandara dengan dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. 

Sekitar pukul 08.00 Wita, rombongan gubernur mendarat di Bandara Komodo, kemudian langsung diarahkan ke kantor DPRD untuk acara pelantikan. Sebagai rasa tidak puas terhadap aspirasi yang tidak dihiraukan, massa sempat membakar ban bekas. Kondisi tersebut membuat situasi sedikit tegang antara petugas dengan pendemo. Aksi aduh dorong pun sempat terjadi antara petugas dengan pendemo, ketika beberapa pendemo mencoba menerobos masuk saat mobil yang ditumpangi gubernur lewat tepat di depan massa. Mereka langsung dihadang petugas yang bersenjata lengkap.

Korlap massa, Nikolaus Klanik, dalam orasinya mengatakan, pemerintah pusat  tidak bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang terjadi di daerah. Hal ini karena, meskipun calon bupati terpilih yang akan dilantik masih tersandung kasus hukum sehingga sudah pada tahap persidangan namun pemeritah seakan diam dan tidak menghargai nilai- nilai demokrasi

"Kenapa harus ada pelantikan, padahal proses hukum masih berjalan. Apakah demokrasi kita di Manggarai Barat sudah mati. Rakyat butuh pemimpin yang jujur, bukan terpilih karena imbalan uang," kata Klanik.

Mereka meminta, Gubernur segera membatalkan pelantikan tersebut sampai kasus yang berhubungan dengan salah satu paket itu memiliki kekuatan hukum tetap. (cc)

semoga dengan dlantiknya bupati-wakil bupati yang baru pembangunan di mabar lebih maju lagi dan bsa manarik investor supaya bisa menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya,serta regulasi bsa berpihak kepada rakyat di mabar.