DARI 9,3 juta hektar hamparan mangrove di Indonesia, ternyata kini hanya tersisa 2,5 juta hektar mangrove yang berkondisi baik. Tantangan terhadap keberadaan mangrove, di antaranya adalah pembukaan tambak udang maupun ikan.

Dibutuhkan koordinasi antar instansi dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove. Bila tidak, masyarakat akan cenderung menebangi vegetasi mangrove untuk kepentingan ekonomi sesaat, tapi segera diterjang oleh bencana akibat menghilangnya mangrove.

Demikian dikatakan oleh Sasmitohadi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, akhir pekan lalu di Pusat Informasi Mangrove di Suwung Kauh, Denpasar. Sasmitohadi berbicara di hadapan peserta International Training on Integrated Water Resources Management (IWRM).

IWRM sendiri pun, diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), SIDA, Stockholm International Water Institute, dan lembaga RAMBOLL.
"Kami sama sekali tidak melarang aktivitas ekonomi di pantai seperti tambak. Namun sebenarnya, tambak juga dapat diintegrasikan dengan mangrove. Caranya, dengan menanam pada pematang tambak," kata Sasmitohadi.

"Mangrove sendiri pun, juga bernilai ekonomis. Kayu dari tanaman mangrove dapat dimanfaatkan bagi bahan baku bangunan, perahu, kayu bakar dan arang. Ada komunitas masyarakat di Alas Purwo, di Banyuwangi sedang kami bantu untuk membiakkan lebah madu di kawasan mangrove," ujar dia.

Keberadaan mangrove, sesungguhnya juga kian penting utamanya di kota-kota besar berpenduduk padat karena mencegah intrusi air laut. Belum lagi, keterkaitan dengan upaya-upaya meredam global warming.

Belum Terintegrasi
Dalam konteks integrasi antarsektor di Indonesia, ternyata penanaman dan penanganan mangrove belum dilakukan dengan baik. Dukungan terhadap Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, masih minim.

Beberapa waktu lalu, sampah yang dikumpulkan di Mangrove Information Center saja, dapat mencapai delapan truk sehari. Nah, kini sudah turun menjadi satu truk sehari. Tapi pekerjaan kami kan sebenarnya bukan untuk membersihkan sampah, dikeluhk an oleh Sasmitohadi.

Balai Pengelolaan Hutan Mangrove di Sanur, memang kekurangan sumber daya baik manusia maupun dana, katakanlah untuk mengembangkan bibit mangrove . Padahal, wilayah  jangkauannya sangat luas, yakni lebih dari separuh kepulauan di Indonesia. (ant)



Kerusakan Mangrove di NTT 9.989 Ha

HASIL survei Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1995 berhasil mengindentifikasikan 11 spesies mangrove di Pulau Timor, Rote, Sabu dan Semau. Sedangkan hasil paduserasi TGHK (Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan) dan RTRWP (Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi) hutan mangrove di Nusa Tenggara Timur terdapat kurang lebih 9 famili yang terbagi dalam 15 spesies antara lain: bakau Genjah (Rizophora mucronata), bakau Kecil (Rizophora apiculata), bakau Tancang (Bruguera spp), bakau Api-api (Avecinnia spp), bakau Jambok (Xylocorpus spp), bakau Bintaro (Cerbera mangkas), bakau Wande(Hibiscus tiliacues) dan lain-lain.

Luas hutan mangrove di propinsi Nusa Tenggara Timur adalah 40.695 Ha atau 2.25 persen dari luas kawasan hutan. Dan, Kerusakan hutan mangrove di NTT tercatat kurang lebih 9.989 Ha dalam kondisi rusak berat sedangkan rusak ringan seluas 8.453 Ha.

Samantafoundation.org menyebutkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tiga lembaga (Dishut, UNDANA dan IPB) bahwa potensi mangrove di Nusa Tenggara Timur cukup besar karena di NTT, hutan mangrove dapat ditemukan dan tersebar di perairan NTT. Bahkan ekosistem ini pada beberapa lokasi lebih menonjol bila dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya. Hutan mangrove di NTT tidak sebanyak di pulau-pulau besar di Indonesia, ini disebabkan karena kondisi alam di NTT yang membatasi pertumbuhan mangrove, seperti kurangnya muara sungai yang besar di NTT sehingga pertumbuhan mangrove yang ada sangat tipis.

Dibeberapa lokasi mangrove dapat tumbuh dengan baik karena didukung oleh muara sungai besar dengan sedimentasi yang cukup tinggi seperti di muara sungai Benenain di Kabupaten Belu dan muara sungai Noelmina di kabupaten Kupang.

Dari 40.695 Ha luas hutan mangrove di NTT ini sudah banyak yang mengalami tekanan yang cukup besar diantaranya sebagai akibat penebangan hutan mangrove oleh masyarakat untuk kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar dan lain-lain. (samantafoundation.org)