Acara ini akan membahas tentang kajian hukum kelas jauh oleh perguruan tinggi kelas jauh dan keabsahan ijazah lulusannya dan problematika pendirian, akreditasi dan ijazah perguruan tinggi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketua APTI Wilayah NTT, Rudizon Doko Patty, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Sabtu (13/3/2010), mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan kelas jauh, legitimasi ijazah yang sudah dilaksanakn oleh berbagai lembaga baik nasional maupun NTT pada khusunya. Selain itu, membahas soal akreditasi dan izin penyelenggaraan sesuai undang-undang.

Ia mengatakan, selama ini terjadi banyak sekali diskriminasi soal akreditasi dan keabsahan ijazah terutama bagi sekolah-sekolah yang baru diproses. Problematika pendidikan di mana adanya akreditasi pemerintah (SK pendirian) dan SK peringkat untuk polemik status perguruan tinggi.


Pelaksanaan kelas jauh yang diamanatkan undang-undang juga mengalami multitafsir yang membingungkan sehingga terjadi pro kontra terhadap kehadiran kelas jauh dengan adanya SK 104 (pendirian perguruan tingi harus memiliki mahasiswa) dan SK 204 (tidak ada mahasiswa). Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan kelas jauh.

Kegiatan ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat agar meminimalisir multitafsir tentang keberadaan kelas jauh, izin pendirian, akreditasi yang sesuai dengan Undang- Undang Sisdiknas yang berlaku.

Ia menjelaskan, talk show ini akan menghadirkan Ketua Umum APTI, perwakilan Komisi X DPR RI, Drektur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan pemerhati pendidikan.

Menurutnya, talk show ini dibuka untuk umum, namun akan dikenai tiket peserta sebesar Rp 100.000 perorang. Para peserta akan mendapatkan piagam penghargaan. (nia)