Pangkalan militer menjadi bidikan Obama saat bertemu dengan Presiden Susi;lo Bambang Yudhoyono di Indonesia pada 20-22 Maret mendatang.

"Ada upaya membangun pangkalan militer AS di Indonesia," ungkap anggota DPP Hizbut Tahrir Irwanysah Syaifullah dalam diskusi di Doekoen Coffe, Jakarta, (14/3/2010).

Indikasi menjadikan Indonesia selaku pangkalan militer AS terlihat dari gembar-gembor maraknya teroris di Indonesia. "Teroris dikampanyekan luar biasa di Indonesia hingga saat ini," imbuhnya.

Ironisnya, sebut Irwansyah, masyarakat Indonesia turut bergembira dengan kedatangan Obama. "padahal, ketika kita menerima dengan baik, seluruh target bisa direalisasi dengan baik," jelasnya.

Namun, Petisi 28 melihat kehadiran Obama sedikit berbeda. Kehadiran Obama bisa sebagai momentum apik bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah bisa meminta  pertanggungjawaban Barack Obama atas empat dosa yang telah dilakukan negara adidaya itu di Indonesia.


"Amerika Serikat adalah dalang di balik penghancuran ideologi bangsa. Mereka memasok kapatilisme untuk kita anut," kata anggota Petisi 28 Daeng Solahudin.

Menurut dia, selama beberapa dekade Amerika telah melakukan brain washing elit ekonomi, dan politik nasional untuk membelokkan cita-cita Proklamasi ke jalan kapitalisme. "Saat ini, mereka mendominasi arah kebijakan politik Indonesia," tandasnya.

Selain dosa ideologi, Solahudin yang juga anggota Institute for Global Justice ini, mengungkapkan AS juga telah melakukan dosa terkait sejarah Indonesia, dosa ekonomi dan dosa kemanusian.

Dalam konteks sejarah, korporasi AS telah mendominasi ekonomi nasional sejak tahun 1870-a dengan mendompleng perusahaan Belanda. Dalam soal ekonomi, dominasi dilakukan melalui proyek utang luar negeri, dan merubah UU minerba dan minyak gas bumi di Indonesia.

"Saat ini aktor dominan dipegang AS di ranah mineral dan migas," sergahnya.

Dia menjelaskan, terdapat dosa kemanusian yang juga dijalani korporasi AS. "Tempat perusahaan AS terjadi praktek penghancuran lingkungan," ungkapnya. Berdesar empat dosa besar AS itu, Petisi 28 mendorong pemerintah menasionalisasi perusahaan AS yang telah mengeruk untung besar-besaran di Indonesia.

"Kami mendesak agar perusahaan AS dinasionalisasi karena keuntungan yang didapat lebih besar dari investasi yang ditanam," ucapnya.

Bila pemerintah tidak melakukannya rezim SBY-Boediono tak lebih dari boneka AS belaka. "Bila rezim SBY-Boediono menjadi rezim boneka, lebih baik SBY-Boediono mundur," paparnya. (persda network/ade - editor kro)