Selain itu, pemerintah juga akan berusaha meningkatkan kualitas dan akses layanan pada klinik-klinik KB swasta dan pemerintah yang ada di daerah ini, kata Kepala BKKBN Provinsi NTT Drs Suyon Hadinoto, M.Sc, di Kupang, Sabtu.

Menurut dia, untuk mewujudkan  rencana tersebut, BKKBN selaku lembaga teknis di lapangan berperan mendukung penguatan suplai pelayanan KB dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan KB.

Disamping itu katanya, BKKBN JUGA akan meningkatkan penguatan dengan lebih meningkatkan promosi, advokasi dan pergerakan masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan KB.

"Tugas dan fungsi BKKBN di lapangan dan keberhasilannya akan dipantau langsung oleh Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)," katanya.

Karena itu, perlu disikapi secara serius karena keberhasilan kegiatan lainnya tidak akan ada artinya apabila dukungan terhadap pembangunan prioritas pelayanan KB di klinik KB swasta dan pemerintah serta peningkatan kualitas pelayanan tidak berhasil.

Terkait peningkatan kualitas, ia mengatakan akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi menuju pengendalian pertumbuhan penduduk melalui revitalisasi program KB, penyerasian kependudukan dengan pembangunan lainnya.

Untuk itu, peningkatan penyediaan kualitas data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber seperti sensus, survei dan data registrasi kependudukan perlu disiapkan dan dilakukan secara memadai dan terukur.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena telah ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang digariskan dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga," katanya.

Dalam UU ini ditegaskan, BKKBN yang sebelumnya adalah badan yang menangani program KB nasional akan berubah fungsinya, salah satu diantaranya menangani masalah penyerasian kebijakan kependudukan dari aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.

Apabila penyerasian ini berjalan baik maka pada tahun 2050 jumlah penduduk di Indonesia akan ditekan mencapai 250 juta jiwa, namun apabila penyerasian program KB tidak dilaksanakan dengan baik, maka diperkirakan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa.

Asumsinya katanya, untuk jangka pendek akseptor KB tahun 2010 meningkat menjadi 7,1 dari 6,5 juta orang pada 2009 dan menjadi 7,2 juta orang pada tahun 2011 yang diperkirakan dapat menekan jumlah penduduk setiap tahunnya sekitar 1,4 juta orang.
(ant)