Menyikapi fenomena ini Stimulant Institute Sumba bekerja sama dengan Indonesia Coruption Watch (ICW) Jakarta menggelar pelatihan riset aksi tentang pelayanan publik kepada sekitar 20 orang perwakilan dari masyarakat se-Daratan Sumba.

Pelatihan riset aksi yang berlangsung dari tanggal 9-12  Maret di Hotel Jimy Waingapu itu,  bertujuan mendorong masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Kegiatan Pelatihan Riset Aksi dan Manajemen CRC (Citizen Resource Centre) ini menghadirkan dua Staf ICW, yakni Febri Hendri dan Ratna.

Febri dalam ceramah pengantar kegiatan itu mengatakan, secara umum pelayanan publik diatur dalam UU Nomor:25 tahun 2009. Ditegaskan dalam UU tersebut Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan kepada warga, pemerintah wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana dan prasarana, dan/ fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Sedangkan dalam proses pelayanan harus mengacu pada asas partisipatif, transparan dan akuntable, kesamaan hak, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. (dea)