Di aras tulisan Lassa, terdapat pertanyaan yang sangat penting dan krusial:  mengapa ketika orang-orang Flobamora terjun dalam lingkup universitas dan birokrasi, 'kebiasaan alamiah' untuk mengajukan argumen secara kritis justru tampak terkikis habis?  Pertanyaan penting ini lantas dijawab dengan lugas bahwa 'institusi formal kita cenderung mengebiri dan menghabisi modal dasar kultural kita yang argumentatif, yang berpikir kritis, bebas tanpa terkungkung kerangka-kerangka represif kelembagaan formal.'

Jawaban ini mengingatkan saya akan kritik Barack Obama Presiden Amerika Serikat atas Washington saat berkampanye untuk memenangkan kursi kepresidenan di tahun 2008. Tentang kultur kebiri Washington, Obama saat itu berkata, "Masalah yang kita hadapi bukanlah bahwa kita kekurangan ide. Masalah yang sesungguhnya adalah Washington saat ini merupakan tempat di mana ide-ide yang baik justru (di)mati(kan)."

Teknik jawaban dan tafsir atas kebiri institusional di atas memang sangat tepat. Tetapi hemat saya, situasinya malah jauh lebih kompleks. Mengapa? Sebenarnya yang terjadi bukan saja bahwa lembaga akademis dan institusi-institusi formal kita dijahati menjadi semacam ruang gas yang menghancurkan mental dan semangat kultural kritis yang sebetulnya sudah mendarah daging dalam asuhan ibu budaya. Yang terjadi adalah sebuah siklus 'tanpa sadar' atau malah 'bawah sadar' di mana setelah mental kekritisan orang dikebiri atau dilibas lembaga atau institusi, orang-orang yang telanjur dikebiri itu lantas ikut mengebiri lembaga atau institusi-institusi kita.

Untuk itu, melengkapi paparan Jonatan Lassa, saya ingin mengajukan argumen bahwa argumentative flobamoranesis perlu disertai pula oleh kuatnya sebuah identitas institutional. Ide identitas institusional yang banyak digunakan dalam studi-studi organisasi atau institusi merujuk pada kelekatan profesional dan organisasional anggota dan pekerja pada organisasi atau institusi tertentu. Dalam arti ini, penekanan terletak pada loyalitas dan rasa tanggung jawab anggota atau pekerja pada lembaga tertentu.

Tetapi dalam konteks diskusi ini, identitas institusional lebih tepat dipahami sebagai komponen kritis dalam usaha struktural untuk mengkomunikasikan tradisi berpikir, bertanya dan mempertanyakan dalam institusi-institusi publik kita khususnya institusi-institusi pendidikan, politik, ekonomi dan hukum seperti universitas, institusi pemerintahan, perwakilan rakyat, perbankan dan pengadilan. Pembentukan identitas institusional dalam arti ini hanya bisa terjadi apabila institusi-institusi publik lebih dipahami 'bukan sebagai entitas pendidikan, politik dan ekonomi tetapi sebagai entitas sosio-budaya dalam sebuah masyarakat tertentu dalam konteks waktu tertentu pula' (Hamada & Sibley, 1994).

Mengapa? Dalam setiap masyarakat, ada panggilan tak terbantahkan untuk menjaga dan melestarikan budaya. Ini terjadi karena budaya dianggap menentukan jati diri sebuah masyarakat. Itulah sebabnya kita biasa dengan mudah mengidentifikasi diri dengan 'budaya kita', terutama karena budaya bisa menjelaskan siapakah kita, bagaimana hidup dihidupi dan ke mana hidup diarahkan. Dengan kata lain, budaya memberi perlindungan dan rasa aman bagi kita.

Gagasan identitas institusional mengikuti alur pikir yang sama seperti budaya. Artinya, kita baru memiliki identitas institusional bila institusi-institusi publik menjadi wadah penting yang menampilkan aspek esensial hidup kita persis seperti budaya sehingga di satu pihak institusi-institusi itu tampil sebagai pelancar hidup bersama dan di lain pihak sebagai warga dan masyarakat, martabat, arah atau pilihan hidup dan hak-hak kita terlindung secara institusional.

Contoh saja, kalau ada klaim bahwa 'Kupang adalah kota terkorupsi di Indonesia', klaim ini langsung menyentuh identitas institusional dalam lingkup regional kita. Artinya, klaim itu tidak hanya menelanjangi para pemimpin dan praktisi dalam institusi-institusi politik dan ekonomi regional, tetapi juga secara keseluruhan memotret masyarakat kita secara umum dalam potret buram kecenderungan jatuh dalam korupsi.

Pentingnya identitas institusional tampak dalam keterkaitannya yang sangat erat dengan hak-hak kolektif. Ini menjelaskan mengapa gerakan-gerakan sosial seperti tampak dalam demonstrasi politik maupun pernyataan bersama seperti dalam kasus-kasus pertambangan perlu dibaca sebagai langkah praktis dan kritis untuk membentuk atau memperkuat identitas institusional kita.

Dalam skala nasional, berbagai suara publik atas orkestra kasus Bank Century mestilah secara politis dibaca juga sebagai bentuk penyadaran atas hak-hak dan identitas institusional kita. Ini karena lembaga perbankan bukan saja lembaga ekonomi per se. Lembaga semacam itu berfungsi karena andil rakyak untuk ekonomi bangsa. Itu berarti, kalau suara publik mengkritisi kebijakan dan keputusan politis yang mengandung seribu satu pertanyaan, suara kritis seperti itu bukanlah bentuk kriminalisasi kebijakan politis. Suara kritis publik itu justru sebaliknya mesti dipandang sebagai 'sakralisasi' tanggung jawab publik untuk ikut menjaga martabat institusi-institusi ekonomi dan politik kita.

Bila identitas institusional kuat, sebuah masyarakat yang menyebut diri masyarakat demokratis memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan di kala wibawa institusi dinodai dan prinsip dasar yang membuat sebuah institusi berfungsi dilangkahi. Singkatnya, dengan memandang institusi-institusi kita persis seperti menganggap budaya kita, kita lalu memandang diri kita sebagai bagian dari institusi itu dan karena itu mempunyai komitmen total untuk menjaga institusi termasuk komitmen untuk mengkritisi arah kebijakan institusional entah itu institusi pendidikan, politik, ekonomi ataupun hukum (bdk. Goffman, 1961).

Dalam konteks kita, identitas institusional sejauh ini memang lemah atau belum begitu banyak dibahas secara publik karena dua faktor dasar.  Pertama, para pemegang kendali institusi atau lembaga cenderung menganut paham bahwa penguasa atau yang berkuasa adalah pemegang 'kebenaran abadi'. Mungkin karena itu maka Ralph Waldo Emerson pernah berkata bahwa institusi sebenarnya hanya perluasan bayangan satu orang.

Kedua, karena proses kebiri kemampuan kritis terjadi secara struktural, masyarakat umum yang daya kritisnya telanjur ikut dikebiri dikondisikan untuk percaya saja bahwa mereka yang mengendalikan institusi-institusi kita tahu apa yang mereka buat dan bisa mempertanggungjawabkan yang mereka buat. Lebih buruk lagi, saat kebiri ini berubah wujud menjadi pembodohan, bukan suara kritis yang disampaikan tetapi tekanan untuk memberi upeti terhadap pengebiri. *



Warga TTU, sedang menyelesaikan program doktoral 
di Universitas Bristol, Inggris, Co-editor Journal of NTT Studies

mmng bnar yg d kmukakan oleh Gabriel Faimau bahwa bkanlah kita kehabisan ide, tetpi ide kita sendiri yg sudah dikebiri natau dilibas oleh institusi-institusi tertentu...

niat besar untuk menciptakan sekelompok masyarakat yang kritis dan bisa menjadi 'orang luar' terhadap budaya dan institusi sendiri rasanya masih butuh jalan panjang. saya dukung pencerahan model ini sehingga kita menciptakan masyarakat yang tidak ABS

Mantap bung, ulasan yang sangat menarik. Sudah lama nggak baca tulisanmu. Salam