Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Luther Dira Tome, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2009). Menurut Dira Tome, sampai saat ini jumlah peserta UNPK reguler yang dibina PLS sebanyak 26.000 orang. Jumlah ini, katanya, belum termasuk siswa SD, SMP, SMA/K pendidikan formal yang tidal lulus UN.

"Jumlah siswa reguler yang mengikuti UNPK tahun 2009 sebanyak 26.000 orang. Namun ini belum termasuk mereka yang tidak lulus UN nanti. Biasanya setelah pengumuman UN baru diketahui jumlahnya," kata Dira Tome.

Dijelaskannya, Prosedur Operasional Standar (POS) sampai saat ini belum ditetapkan pemerintah pusat, namun sebagai penanggung jawab atas program ini, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyelengggarakan UNPK.

"Kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyelenggarakan UNPK. Saat ini tinggal menunggu POS dari pemerintah pusat. Kalau sudah keluar, akan segera dilaksanakan. Rencananya akhir bulan Juni sampai awal Juli 2009," katanya.

Dikatakannya, saat ini Bidang PLS Dinas PPO Propinsi NTT sudah mengumpulkan data base dari kabupaten/kota se-NTT, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga agama. Biasanya, kata Dira Tome, pelaksanaan UNPK dilakukan pasca pengumuman kelulusan UN dari sekolah formal tingkat SD, SMP dan SMA/K. Tujuannya, agar anak-anak yang tidak lulus dari sekolah formal bisa mengikuti ujian yang dilaksanakan PLS.

Ia mengakui memang ada banyak protes dari masyarakat mengenai hal tersebut, namun pihaknya semata-mata melaksanakan amanat undang-undang. "Ini aturan dan kami hanya sebagai eksekutor yang melaksanakan aturan tersebut. Bukan kami karang-karang," katanya.

Ia mengimbau kepada semua pihak agar tidak perlu berkomentar banyak mengenai hal tersebut sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Tahun lalu, katanya, sekian ribu orang tidak lulus pendidikan formal dan harus mengikuti ujian paket. Dalam waktu yang singkat mereka harus bekerja keras meyakinkan percetakan untuk mencetak soal sekian banyak.

"Ini pengalaman. Saya lihat sendiri bagaimana teman-teman di kabupaten/kota dan PKBM melakukan hal tersebut," kata Dira Tome. (*)