Kanal

Soal Penuntasan Penanganan Pelanggaran HAM di Papua, Amnesty International Tagih Janji Jokowi

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018). - KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO

Menurut dia, tidak ada mekanisme yang independen, efektif dan imparsial untuk menangani keluhan warga atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan.

Usman memaparkan, dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum, hanya 6 kasus yang sampai ke pengadilan. Sebanyak 25 kasus tidak dilakukan investigasi sama sekali, 26 kasus diinvestigasi, namun tidak dipublikasikan dan 8 kasus diselesaikan secara adat.

Usman berharap pemerintah mengakui adanya pelanggaran HAM yang serius dalam bentuk pembunuhan di luar hukum.

Ia juga meminta pemerintah menyusun panduan bagi aparat keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan di Papua.

"Dan Presiden ingin tanah Papua menjadi tanah yang damai," kata Usman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Baca: Kisah Gadis 21 Tahun Asal Indonesia Jual Keperawanan untuk Nafkahi Keluarga dan Beli Rumah

Namun ia mengaku pihak Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik kesulitan untuk mencari alat bukti.

Hal itu, kata Wiranto, yang membuat proses penuntasan menjadi tertunda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amnesty International Tagih Janji Jokowi soal Pelanggaran HAM di Papua", https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/18013451/amnesty-international-tagih-janji-jokowi-soal-pelanggaran-ham-di-papua.
Penulis : Kristian Erdianto

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Kompas.com

Kronologi Pria Sulawesi 49 Hari Hanyut di Lautan hingga ke Jepang, Teriak “Help” Tapi Tak Digubris

Berita Populer