Kanal

3 Kali Diperiksa KPK dalam Kasus Mafia Anggaran, Wali Kota Tasikmalaya Pasrah

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/8/2018). - KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN

POS-KUPANG.COM | TASIKMALAYA - Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman berharap pemeriksaan dirinya ketiga kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus mafia anggaran adalah yang terakhir.

"Saya sudah dua kali diperiksa sebagai saksi tersangka Yaya Purnomo oleh KPK. Mudah-mudahan pemeriksaan selanjutnya yang terakhir kalinya," jelas Budi kepada wartawan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya, Senin (10/9/2018).

Dalam kasus yang membuat dirinya bolak-balik ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi, Budi pasrah. Ia menyerahkan proses selanjutnya ke lembaga anti-rasuah tersebut.

Baca: UGM Kerja Sama Pemprov NTT Kembangkan Budidaya Padi dengan Metode SRI

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Rabu 12 September 2018, Pisces Ada Proyek Besar, Leo Romantis

"Hal ini saya serahkan ke KPK semuanya. Saya sebagai warga negara apabila dimintai keterangan pasti diikuti prosesnya dan menghargai proses hukum," tambah Budi.

Diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa ajudan dan mantan ajudan Wali Kota Tasikmalaya dua periode Budi Budiman, Rabu (8/8/2018).

Ditanya soal Proposal Proyek Infrastruktur Kedua Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu adalah Pepi Nurcahyadi dan Galuh Wijaya yang diperiksa sebagai saksi kasus suap sekaligus operasi tangkap tangan terhadap Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Yaya Purnomo.

Baca: Ayah Bripda Puput Ungkap Status Hubungan Anaknya Dengan Ahok Dan Seorang Rekan Polisi

Baca: Tetangga Ungkap Sikap Calon Istri BTP Bripda Puput Nastiti Devi

Selain pemeriksaan ajudan dan mantan ajudan Wali Kota Tasikmalaya tersebut, dua pejabat di lingkungan Pemkot Tasikmalaya lainnya pun turut diperiksa KPK dalam kasus sama, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Cecep Zainal Kholis, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana.

Budi pun sempat mengakui bahwa proposal yang diamankan KPK dari tersangka berasal dari Kota Tasikmalaya bersama dua daerah lainnya, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai.

Ketiga daerah itu mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk APBD Perubahan Tahun 2018.

"Saya mengenal Yaya Purnomo sebagai orang dari Kementerian Keuangan. Waktu itu sudah sore dan tutup kantor kementeriannya. Kami pun mentitipkan proposal itu kepada Yaya Purnomo," jelas Budi. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer