Kanal

Dialektika Ruang Publik dan Public Civility

ilustrasi -

"Legitimasi" publik sudah ada sebelum praksis elektoral itu sebab rakyat sudah melibatkan diri dengan mencerna, memberikan kritik, memperbaiki dan memberi umpan balik atas gagasan-gasasan politik para elite.

Maka ide-ide politik para elite politik merupakan hasil "konsensus" ruang publik rakyat. Partisipasi warga seperti ini menjadi salah satu basis sahihnya sebuah proses demokrasi.

Proses seperti ini memang (akan) menjadi anti-tesis dari "kelaziman" dalam praksis perpolitikan kita. Sebab selama ini, gagasan-gagasan politik murni milik para elite yang berkontestasi, sedangkan rakyat hanya mengikuti gagasan itu.

Elite politik bagaikan tokoh monolog yang berbicara searah, tanpa "intervensi" publik. Selain itu, warga hanya diminta partisipasinya pada tahap keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan elite politik (Keladu Koten, 2010).

Keterlibatan rakyat dalam proses pra -kontestasi elektoral secara kritis, integratif dan komprehensif diabaikan. Akibatnya, elite politik tidak merasa terdesak dan wajib untuk merealisasikan janji-janji politik mereka pasca kontestasi.

Selain itu, elite politik juga mesti menyadari bahwa mereka (telah) menjadi tokoh publik. Menjadi tokoh publik berarti gagasan-gagasan politik dan praksis publik mereka mesti layak secara publik.

Derajat kepublikan mereka berkorepondensi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan demokratisasi masyarakat. Kepublikan mereka terletak pada ranah kualitas dan bukannya ranah kuantitas (Haryono, 2010).

Untuk itu, mereka mesti menjauhkan praksis politik hegemonik yang mendominasi diskusi publik. Itu berarti mereka tidak mengutamakan aspek privat ataupun kepentingan-kepentingan afiliatif lainnya.

Kepublikan terletak pada sejauh mana mereka menjadi tokoh yang dapat mempengaruhi publik untuk melibatkan diri dalam proses dialektika elektoral karena dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan kebaikan bersama.

Kepublikan terletak pada usaha untuk menciptakan public civility. Adalah tidak elok jika elite politik memprivatisasi ruang publik demi kepentingan politik semata. Kepublikan mereka layak diragukan manakala menjebak rakyat untuk masuk dalam perangkap politik kapitalis. Kepublikan mereka pantas "dicabut" manakala mereka menerapkan cara berpolitik yang melahirkan ekses-ekses distortif.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Video Viral Jokowi Hormat Sendiri saat Indonesia Raya Berkumandang, Begini Menurut Undang-undang

Berita Populer