Kanal

Bawaslu Pusat Tolak Koreksi Pemohon Partai Berkarya

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Panwaslu Kabupaten Kupang, Martony Reo - ISTIMEWA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | OELAMASI---- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dalam sidang Adjudikasi menolak koreksi pemohon yang diajukan pemohon dalam hal ini Partai Berkarya terhadap termohon KPU Kabupaten Kupang.

Bawaslu Pusat memperkuat putusan yang diambil Bawaslu Kabupaten Kupang setelah diberikan waktu pasca putusan tanggal 5 September 2018 lalu kepada pemohon.

Baca: Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat Serukan Perang Lawan Kemiskinan di NTT

Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Martony Reo, S.H, kepada POS KUPANG.COM, Senin (10/9/2018) mengatakan, pasca putusan yang diambil sidang tim Bawaslu Kabupaten Kupang, pihak pemohon diberikan ruang untuk mengajukan keberatan. Obyek keberatan ditujukan kepada Bawaslu Pusat dalam tempo 1x24 jam pasca putusan itu.

PIhak pemohon mengajukan koreksi ke Bawaslu Pusat, dan oleh Bawaslu Pusat pada tanggal 7 September 2018 lalu telah mengambil keputusan dengan memperkuat putusan yang diambil Bawaslu Kabupaten Kupang.

"Sudah ada putusan pada Jumat tanggal 7 September 2018 pagi intinya koreksi pemohon ke Bawaslu Pusat ditolak. Bawaslu Pusat tetap memperkuat putusan Bawaslu Kabupaten Kupang," kata Tony.

Sebelumnya diberitakan, sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu telah mencapai babak akhir.

Pada Selasa 4 September 2018, Bawaslu Kabupaten Kupang telah menggelar sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan terhadap sengketa proses yg di ajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Kupang.

Sidang di buka tepat pukul 16.00 Wita dan pimpin oleh Majelis Ketua, Marthony Reo dan di dampingi oleh anggota Majelis adjudikasi, Adam Horison Bao, Imelda Daly, Maria Sarina dan Polce Dethan.

Sidang di hadiri oleh para pihak yakni pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten Kupang.

Majelis Adjudikasi dalam amar putusannya menyatakan, menolak seluruh permohonan pemohon karena tidak memilki alasan hukum yang kuat. Memerintahkan KPU Kabupaten Kupang utk melaksanakan putusan ini sejak 3 hari setelah pembacaat putusan.

Proses ini telah di laksanakan sesuai amanat UU 7/2017 dan perbawaslu 18/2017 sebagaimana diubah dengan perbawalu 18/2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.

Ini adalah putusan pertama sejak Bawaslu Kabupaten Kupang mulai bertugas sejak 15 Agustus 2018.

Oleh karena itu jika para pihak merasa keberatan dengan putusan ini maka boleh mengajukan permohonan koreksi ke BAWASLU RI secara berjenjang. Putusan Bawaslu Kabupaten Kupang sebagaimana di sebutkan di atas dengan nomor : 001/PS.REG/19.06/VIII/2018. (*)


Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang

Pergoki Istri Bezina dengan Mantannya, Suami Murka saat Intip dari Celah Dinding lalu Tikam Keduanya

Berita Populer