Kanal

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sebut Pos Batas Negara jadi Embrio Pertumbuhan Ekonomi

Komunitas Pajero Indonesia One (PI1) foto bersama di PLBN Motaain sambil membentangkan bendera Merah Putih, Kamis (17/8/2017). - POS KUPANG/DION KOTA

POS KUPANG.COM -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pos lintas batas negara (PLBN) merupakan infrastruktur yang penting bukan hanya dalam bidang politik dan kedaulatan, tetapi juga sebagai embrio pertumbuhan perekonomian lokal.

Baca: Cabor Shorinji Kempo Lakukan Penimbangan Atlet

Baca: Danrem 161 Wira Sakti Sebut Parlemen Timor Leste Memutar Balikan Fakta soal Perbatasan

Baca: Almarhumah Istri Bupati Sumba Tengah Dijemput Ratusan Keluarga di Bandara Tambolaka

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki dalam rilis Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menteri PUPR menegaskan bahwa pihaknya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketersediaan infrastruktur di perbatasan negara diperlukan untuk membuka daerah terisolasi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan.

Di Pulau Kalimantan, pembangunan jalan paralel perbatasan ditargetkan tersambung pada akhir 2019. Selain itu akan dibangun tiga PLBN yakni Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Sei Pancang serta Long Midang atau Kraya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian ESDM Refly Ruddy Tangkere menyampaikan jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.920 km. Khusus di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 824 km Kalimantan Timur sepanjang 244 km.

"Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan negara di Provinsi Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim. Ditargetkan bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah," kata Refly.

Salah satu ruas jalan paralel perbatasan Kaltim yang saat ini tengah dikerjakan adalah ruas batas Kalbar-Tiong Ohang sepanjang 15 Km. Pada ruas ini dilakukan pembukaan badan jalan yang dibantu oleh Zeni TNI AD. Saat ini kondisinya sudah tembus seluruhnya dengan kondisi masih berupa jalan tanah.

Di ruas tersebut, Kementerian PUPR tengah membangun duplikasi jembatan gantung dengan bentang 120 meter yang menghubungkan Kampung Tiong Ohang dan Long Krioq di Kecamatan Long Apari yang terpisahkan oleh Sungai Mahakam.

Pembangunan jembatan gantung tersebut bertujuan untuk mengurangi beban jembatan gantung yang sudah ada tidak jauh dari lokasi pembangunan. Tantangan terbesar dalam pembangunan tersebut adalah distribusi bahan material yang harus didatangkan dari Jakarta.

Ruas jalan ini merupakan salah satu dari enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dengan panjang 132 km senilai Rp 330,72 miliar yang kontraknya ditandatangani Januari 2018.

Lainnya adalah ruas Long Pahangai-Long Boh yang bekerja sama dengan Zeni TNI sepanjang 20 km, Long Nawang-Long Pujungan (buka hutan) 1 sepanjang 30 km, Long Nawang-Long Pujungan (buka hutan) 2 sepanjang 30 km, Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (buka hutan) 3 sepanjang 20 km, dan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (buka hutan) 4 sepanjang 17 km. (*)

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto bersama Kapolda NTT, Irjen Pol Raja Erizman, Danrem161/Wira Sakti Kupang, Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E, M.M, Komandan Lantamal VII Kupang Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.E dan Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran saat berada di gerbang masuk PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Sabtu (20/1/2018). (POS KUPANG/DION KOTA)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer