Kanal

Bumdes Pariwisata: Dari Flotim untuk Indonesia

Ilustrasi -

Oleh Prof. Dr. Intiyas Utami
Guru Besar UKSW, Pegiat Bumdes dan Pariwisata NTT

POS-KUPANG.COM- Geliat dana desa seharusnya menjadi era kebangkitan desa melawan kemiskinan di daerah masing-masing. Penggunaan dana desa yang seyogyanya untuk masyarakat, ternyata masih banyak disalahgunakan oleh aparat desa.

Mandulnya penggunaan dana desa juga disebabkan ketidaktahuan warga dan pengurus desa dalam memilih program yang tepat. Dana desa cenderung difokuskan pada pembangunan fisik, sementara upaya menggulirkan dana desa dalam bentuk pelipatgandaan dana desa secara profesional belum sepenuhnya optimal.

Kita bisa belajar dari kesuksesan penggunaan dana desa di Kecamatan Panggungharjo DI Yogyakarta dan Kelurahan Ponggok Kabupaten Klaten. Mereka bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan setelah mengusung Desa Wisata yang dikelola Bumdes pariwisata secara kreatif.

Keberanian keluar dari zona nyaman tersebut didukung masyarakat desa yang "gotong-royong" menjalankan program aparat desa. UU Desa No 6 tahun 2014 memberi amanat kepada pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan desa mulai dari pembentukan, penggabungan, perubahan status penyesuaian kebutuhan tentang desa maupun desa adat.

Selain itu, desa juga mendapat alokasi dana desa dan memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan mempertanggungjelaskan (baca: accountability) kepada para pemangku kepentingan di desa, termasuk kepada pemerintah.

Apakah dana desa bisa dipakai untuk pengembangan wisata? Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah setuju dana desa digunakan untuk kegiatan pariwisata (Gatra.com, 31 Juli 2018).

Penggunaan dana desa untuk pariwisata diperkenankan mulai September 2018 hingga tahun depan. Jumlah dana desa meningkat sesuai kebijakan pemerintah menaikkan anggaran Rp73 triliun tahun depan.

Syarat lain gunakan dana desa untuk wisata adalah harus melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Dana desa dapat digunakan untuk membangun obyek wisata baru, melengkapi sarana prasana, dan menambah atraksi wisata.

Pernyataan tersebut senada dengan Menteri KUKM (dalam Pikiran Rakyat 12 Mei 2017) bahwa Program One Village, One Product (OVOP), koperasi di desa aktif dan kreatif ikut dalam pembentukan dan pengembangan Bumdes yang akan turut mengembangkan program homestay dan desa wisata.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer