Kanal

KPU Ngada Menolak Tanggapan Masyarakat Soal DCS, Ini Alasannya

Jubir KPU Ngada, Aloysius Raubata - Istimewa

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Juru bicara KPU Ngada, Aloysius Raubata mengatakan, pihaknya sudah menerima jawaban akhir dari Partai Garuda soal tanggapan DCS beberapa waktu lalu dari masyarakat.

"Tanggapan DCS dari masyarakat. Desa Meliwaru sampai hari ini sudah sampai pada jawaban akhir ke Partai Garuda. Rencana hari ini surat jawaban akan disampaikan ke partai," papar Raubata, kepada POS KUPANG.COM, Selasa (4/9/2018).

Ia mengaku pihaknya menolak tanggapan itu karena dinilai tidak sesuai regulasi teknis pencalonan.

"Terkait materi jawaban pada prinsipnya KPU Ngada tidak bisa melakukan pergantian Bacaleg partai Garuda yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa meliwaru karena tidak sesuai dengan regulasi teknis pencalonan," papar Raubata.

Raubata juga mengatakan adapun pendasaran lain KPU Ngada telah melakukan klarifikasi dan penelusuran ke berbagai pihak kompoten, antara lain pimpinan partai Garuda, Bacaleg Johanes Meka Lalu, tokoh masyarakat desa Meliwaru, kepala desa meliwaru, BPMD Ngada.

"Sehingga KPU Ngada berkesimpulan dan memutuskan sesuai isi surat kami.
Sesuai dengan surat Tanggapan masyarakat Desa yang diwakili tokoh masyarakat menyatakan bahwa Bacaleg tersebut terindikasi sebagai aparat desa sekaligus penerima dana APBD. Namun fakta lapangan membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah hampir setahun tinggalkan tugas dan tidak lagi berstatus seperti yang diadukan," papar Raubata.

Ia mengungkapkan KPU Ngada tidak punya alasan mendasar untuk mencoret nama yang bersangkutan dari DCS.

Namun ada keinginan yang kuat dari partai Garuda berniat untuk menggantikan. Namun secara regulasi tidak dimungkinkan untuk itu.

Sehingga untuk memastikan sekali lagi terhadap hal ini kami perlu lakukan klarifikasi kepada Bacaleg tersebut beberapa waktu lalu.

Sementara dalam pencalonan kemarin Partai Garuda sudah membuat pakta integritas dimana partai politik telah melakukan seleksi secara demokratis dan telah melalui tahapan yang panjang.

Sementara menurut PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 23 menyebutkan bahwa : pergantian Bacaleg setelah ditetapkan dalam DCS hanya oleh 3 hal yaitu :

1. Tanggapan/ masukan masyarakat yang mempunyai bukti-bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri
Terkait pengunduran diri dapat diganti dikecualikan Bacaleg perempuan," jelas Raubata.

Ia mengaku KPU Ngada menolak tanggapan masyarakat itu tidak sesuai dengan regulasi teknis pencalonan dan KPU sudah melakukan identifikasi lapangan dan tidak terbukti Bacaleg tersebut seperti yang diadukan oleh masyarakat. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang

Gadis di Sumbar Diperkosa Teman Pacar saat Kelelahan Mendaki Gunung hingga Akhirnya Tewas

Berita Populer