Kanal

Fraksi Golkar Nilai Rasionalisasi APBD 2018 Kategori Ilegal

Ilustrasi rupiah - KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS- KUPANG.COM I OELAMASI--Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang  menolak rasionalisasi APBD tahun 2018 yang dilakukan sepihak oleh pemerintah Kabupaten Kupang.

Rasionalisasi  sebagai akibat dari defisit APBD senilai Rp  105 miliar  atau  8 persen merupakan langkah ilegal dan tidak sesuai regulasi. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate kepada wartawan di Oelamasi, Selasa (4/9/2018) menegaskan, pembahasan rancangam APBD dan penetapan APBD 2018 telah dilakukan dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah.

Hasil pembahasan kemudian  ditetapkan dalam produk hukum melalui  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kupang  tentang APBD.  Jika sebuah produk hukum seperti perda mau dirubah maka tidak bisa dilakukan sepihak tetapi harus  melalui paripurna DPRD.

"Hak budget yang melekat sebagai salah satu fungsi DPRD tidak boleh dilangkahi oleh pemerintah, pembahasan anggaran dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD tidak dapat mengambil langkah sendiri  dan melupakan peran lembaga DPRD," tegasnya.

Dijelaskannya, KUA-PPAS merupakan rujukan penyusunan RKPD dan RAPBD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD. Jika kemudian dilakukan rasionalisasi oleh pemerintah maka sejatinya itu merupakan langkah ilegal diluar pembahasan bersama Banggar dan TAPD.

Pemerintah mestinya saat menyampaikan rancangan APBD tidak boleh melebihi ambang batas maksimum defisit 2 persen hingga 6 persen. Langkah yang ditempuh Pemerintah bukan melakukan perubahan APBD tanpa sepengetahuan DPRD.

"Pemerintah mestinya terlebih dahulu melaporkan kepada DPRD melalui pimpinan DPRD tentang kinerja keuangan yang akan diperoleh dan kemudian ada pembahasan bersama untuk mengambil langkah tentang hal urgen yang harus di laksanakan atau ditunda pelaksanaannya karena pertimbangan keuangan. Sampai saat ini belum ada pertemuan antara Banggar dan TAPD," katanya.

Sementara, Jery Manafe, SH, M.Th Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang mengatakan program yang direncanakan oleh masing- masing OPD ternyata hanya asal-asalan saja, akibatnya anggaran tidak mampu membiayai seluruh program dan kegiatan.

Rasionalisai sebenarnya untuk mencari solusi perimbangan akibat dari anggara tidak dapat membiayai seluruh program dan kegiatan. Fraksi Golkar diperingatkan untuk tidak bermain mata terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai amanat regulasi, tugas - tugas partai yang dibebankan kepada fraksi tidak boleh dilaksanakan dengan menabrak aturan yang berlaku.

Program dan kegiatan tiap OPD lanjutnya mencerminkan hal buruk dan asal-asalan saja, asal bapak senang. Mental pejabat tiap OPD, ASN tidak boleh kerja asal bapak senang, mata rantai buruknya kinerja ASN tidak boleh terbawa pada pemerintahan mendatang.

Baginya, ada penggelembungan nilai proyek yang begitu tinggi tidak sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah, akhirnya daerah mesti mengalami defisit anggaran yang luar biasa besar. Hal seperti ini jangan di bawa untuk menjadi akar pahit atau racun bagi pemimpin berikutnya.(*)

 
 
 
 


Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang

Sebelum Tewas, Anak Korban Pembunuhan di Bekasi Tulis Surat: Mama Papa Maafin Kakak Sudah Buat Marah

Berita Populer