Kanal

Pemerintah Kota Kupang Dinilai Belum Optimal Mengelola Retribusi Parkir

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton - POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI

Darius mengungkapkan, factor ketiga adalah rencana pengelolaan parkir berlangganan yang dilakukan oleh pemerintah juga berpotensi merugikan daerah.

"Karena besarnya biaya operasional juru parkir dan pembagian keuntungan dengan pihak ketiga yang memungut," kata Darius.

Keempat, kata Darius, penataan tempat khusus parkir yang belum maksimal karena keterbatasan lahan pakir dan anggaran penataan.

"Kelima, belum teridentifikasi secara menyeluruh lokasi retribusi parkir tepi jalan umum/lokasi parkir liar," jelasnya.

Darius menambahkan, pemerintah kota Kupang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan dari retribusi parkir.

Retribusi parkir, jelas Darius, merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

"Dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," jelas Darius.

Sebagai bentuk implementasi, terang Darius, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 dan 15 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan umum.

" Dimana perda ini telah direvisi dengan Perda Nomor 4 dan 5 tahun 2016," terang Darius (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang

Kronologi Polisi Gadungan Perkosa Siswi SMK di Hadapan Pacar, Berawal Kepergok Mesum di Warnet

Berita Populer