Kanal

Ketua Bawaslu NTT: Kasus Petahana Bupati Alor Tidak Masuk Kategori Mutasi Pejabat

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Matitius Jawa saat menemui massa aksi dari Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) di halaman Kantor Bawaslu NTT Jalan Sam Ratulangi Kelapa Lima Kota Kupang, Jumad (31/8/2018) siang. - POS-KUPANG.COM/RYAN NONG

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi Bawaslu Provinsi NTT dengan Menteri Dalam Negeri terkait kasus yang dipertanyakan oleh masyarakat Alor yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) soal tindakan mutasi dan pemecatan ASN Kabupaten Alor oleh petahana Bupati Alor Amon Djobo dinilai bukan termasuk kategori mutasi pejabat.

Hal ini disampaiakan Ketua Bawaslu NTT, Thomas Matitius Jawa didampingi Kasubag Penindakan Pelanggaran Bawaslu NTT Fransiskus Fanata, Jumat (31/8/2018) siang usai menerima massa aksi AMAPEK di Kantor Bawaslu NTT jalan Sam Ratulangi Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

Thomas menyatakan, menurut Mendagri, kasus yang terjadi di Alor tidak masuk dalam kategori mutasi pejabaat. Berdasarkan surat dari Mendagri, kasus itu dikategorikan sebagi penempatan ASN dalam lingkup Kabupaten saja.

Baca: Ditembak Orang Tak Dikenal, Perempuan Ini Kritis

"Kita lihat pada penempatannya itu, dari hasil klarifikasi kami pada Mendagri, dalam kasus Alor tidak ditemukan adanya proses pergantian dan proses pelantikan, itu yang terjadi sehingga dimakanai bahwa persoalan itu tidak masuk pada pelanggaran pasal 71 ayat 2," ungkap Thomas.

Thomas juga mengungkapkan, surat dari Mendagri menjawab pertanyaan pihaknya telah dibalas kepada Gubernur NTT.

Ia mengungkapkan, bahwa terhadap laporan yang ditujukan kepada Bawaslu RI, pihak Bawaslu Provinsi tidak dapat bertindak sendiri karena Bawaslu memrupakan lembaga hirarki yang memiliki jajaran di tingkat kabupaten.

"Bahwa benar ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu RI, terhadap laporan itu kami di provinsi tidak bisa menyikapi sendiri, kami tidak bisa berproses sendiri. Kita lembaga hirarki jadi tidak bisa berdiri sendiri karena kita punya jajaran di kabupaten kota," tambahnya.

Ia menyatakan terhadap laporan itu telah ditanggapi dan ditindak lanjuti dengan pendampingan yang dilakukan oleh KPUD itu, dan hasilnya itu sudah disampaikan.

"Kesimpulan kajan teman-teman kabupaten, bahwa memang unsur terkait pelanggaran pasal 71 ayat 2 tidak terpenuhi, itu jadi hasil dan rekomendasi dari Panwaslu Kabuaten Alor ke kita," ungkapnya.

Namun terhadap tututan masa aksi, ia menjelaskan dari hal yang disampaikan itu akan menjadi laporan atau hasil temuan Bawaslu NTT.

"Kami juga akan pertimbangkan apakah akan jadi laporan yang disampaikan oleh massa aliansi ataukah ini menjadi temuan dari hasil pengawasan kami terhadap proses pasca pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor," tambah Thomas. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang

Pimpin Selawatan di Panggung, Wanita Ini Mendadak Pingsan lalu Meninggal Dunia

Berita Populer