Kanal

Sampai April 2019, 20 Ribu warga Manggarai Barat Harus Ikut Perekaman KTP Elektronik

Petugas Disdukcapil Manggarai Barat saat melayani warga, beberapa waktu lalu. - POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), telah menghitung hingga April 2019 mendatang ada 20 ribu wajib KTP di daerah tersebut yang harus dilakukan perekaman.

"Kami menargetkan sampai tanggal 17 April 2019 mendatang, sebanyak 20 ribu warga tersebut sudah tuntas ikut perekaman. Sehingga sejak tanggal 27 Agustus 2018, tim perekaman kami sudah turun langsung untuk melakukan perekaman dari desa dan kelurahan," kata Kepala Disdukcapil Mabar, Ansel Nabit, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (30/8/2018).

Dia mengimbau agar semua warga di desa dan kelurahan yang dikategorikan wajib KTP dan belum rekam, tidak boleh ke mana-mana bila mengetahui ada tim yang berkunjung ke desa atau kelurahan tersebut untuk melakukan perekaman.

Baca: Perindo Sudah Klarifikasi Bacaleg DPRD NTT di Dapil 7

"Tentu kami berharap agar masyarakat yang belum punya KTP elektronik, tidak boleh ke mana-mana saat tim kami berkunjung untuk melakukan perekaman di desa atau kelurahannya," kata Ansel.

Sebelumnya diberitakan, mulai tanggal 27 Agustus 2018 lalu, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), turun langsung ke 169 desa dan kelurahan di daerah itu untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi semua wajib KTP.

"Petugas dari Disdukcapil sebanyak enam orang, masing-masing dilengkapi alat perekaman KTP. Mereka bertugas ke kecamatan, lalu disesuaikan dengan jadwal dari camat untuk berkunjung ke enam desa berbeda di kecamatan tersebut. Camat yang menentukan di desa mana saja yang akan direkam," kata Ansel.

Perekaman langsung di tingkat desa tersebut kata dia, sudah dimulai dari desa di Kecamatan Ndoso.

Pihaknya kata Ansel berkomitmen agar semua wajib KTP harus segera direkam secara tuntas.

Keterlibatan pihak kecamatan kata dia, sangat meringankan tim dari kabupaten yang melakukan perekaman di desa.

Petugas dari kabupaten yang jumlahnya satu orang di setiap desa itu kata dia, bisa saja ditemani oleh petugas dari kecamatan namun Disdukcapil menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari camat.

Disdukcapil kata dia tetap terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar semuanya berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang

Video Viral Jokowi Hormat Sendiri saat Indonesia Raya Berkumandang, Begini Menurut Undang-undang

Berita Populer