Kanal

Butuh Dana Awal Rp 11 Juta untuk Dapatkan Rumah Bersubsidi

Branch Manager Bank Tabungan Negara Kupang, Adrian Paul M Marbun - POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.CO | KUPANG - Mau dapat rumah subsidi? Anda perlu siapkan dana awal Rp 11 juta lebih. Uang tersebut diperlukan untuk biaya pra realisasi, BPHTB dan uang muka.

Branch Manager PT BTN Cabang Kupang, Adrian Paul H Marbun di Kantornya, Kamis (30/8/2018), mengatakan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, angka tersebut memang cukup besar.

Adrian mengungkapkan anggaran termahal dikeluarkan konsumen untuk membiayai BPHTB sebesar Rp 4.425.000. Biaya pra realisasi meliputi biaya SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan), biaya appraisal, provisi, biaya notaries dan satu kali angsuran ditahan di rekening debitur.

Baca: Indonesia Raih 30 Emas, Roy Suryo Ingatkan Semua Pihak Tak Jumawa

Ia mengatakan, KPR Subsidi dengan uang muka 1 persen atau 5 persen sebenarnya tidak berbeda jauh. Jika pilih uang muka 1 persen atau Rp 1.485.000 dari harga rumah Rp 148,5 juta, maksimal kredit Rp 143.015.000 dengan angsuran Rp 956.400 untuk jangka waktu 20 tahun.

Namun jika uang muka 5 persen atau Rp 7,425 juta, maksimal kredit menjadi Rp 141.075.000 dengan angsuran Rp 943.400 per bulan dalam jangka waktu 20 tahun.

"Uang muka 1 persen atau 5 persen selisihnya cuma Rp 13.000 per bulan. Perbedaan tidak terlalu signifikan. Dua -dua ini pilihan untuk semua debitur.

Perbedaan yang signifikan dan agak sulit bagi pegawai swasta, berpenghasilan rendah, ada pada biaya pra realisasi dan BPHTB," katanya.

Adrian mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar ada keringanan biaya BPHTB. Namun upaya yang ditempuh belum berhasil.

"Kita minta pemerintah daerah cobalah dihitung berapa penerimaan daerah dari BPHTB. Kalau penerimaan kecil dan tidak signifikan maka boleh untuk wilayah tertentu dihapus sehingga biaya yang ditanggung masyarakat untuk mendapatkan rumah bisa lebih murah. Saya ke Pak Walikota Kupang sekitar 2,5 bulan lalu. Tapi Jawaban Pak Walikota harus ke DPRD dan diputuskan melalui DPRD," demikian Adrian.

Jika tidak ada keringanan biaya BPHTB, jelas Adrian, masyarakat harus menyiapkan dana awal Rp 7,3 juta untuk mendapatkan rumah subsidi. Angka tersebut belum termasuk uang muka.

"Kalau tambah uang muka sekitar Rp 11 juta lebih. Kita beri jangka waktu 25 tahun untuk KPR non subsidi. Kalau subsidi 20 tahun. Bahkan sekarang jangka waktu bisa 18 tahun," tutup Adrian. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer