Kanal

Bank BTN Belum Terapkan Kebijakan KPR DP 0 Persen

BTN - Ist

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bank Tabungan Negara (BTN) hingga saat ini belum menerapkan bahkan tidak tertarik menerapkan kebijakan Bank Indonesia yang melonggarkan pengturan loan to Value (LTV) uang muka KPR nol persen.

Alasannya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa bertanggung jawab ketika mulai membeli rumah melalui fasilitas KPR.

Branch Manager BTN Kupang, Adrian Paul H Marbun, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/8/2018), mengatakan, keputusan itu datang dari Direksi Bank BTN di Jakarta.

Baca: Sampai April 2019, 20 Ribu warga Manggarai Barat Harus Ikut Perekaman KTP Elektronik

"Statement dari direksi kami terkait kebijakan LTV keringanan DP itu belum ada. Jadi sampai saat ini kita belum ikut memberikan kredit KPR dengan uang muka nol persen," kata Adrian.

Ia mengatakan, Direksi Bank BTN menilai DP KPR Subsidi 1 persen sudah sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

"Menurut penjelasan direksi kami, BTN belum menerapkan kebijakan itu karena BTN ingin memberikan edukasi kepada debitur untuk bertanggung jawab. Dengan adanya uang muka, mereka harus menabung, memiliki modal setidaknya untuk membayar uang muka satu persen. Direksi kami menganggap 1 persen ini sudah sangat membantu meringankan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk dapatkan rumah. Khusus TNI, Polri dan PNS kita prioritaskan," demikian Adrian.

Saat ini, kata Adrian, BTN masih focus ke KPR bersubsidi dan KPR non subsidi dengan porsi terbesar untuk consumer rumah satu lantai (KPR subsidi). KPR bersubsidi tersebut, ada yang uang muka 1 persen ada yang 5 persen.

"Debitur bisa memilih. Rumah subsidi peruntukan bagi calon-calon debitur berpenghasilan 4 juta ke bawah. Khusus untuk PNS, TNI dan Polri yang kita hitung, gaji pokok saja. Kalau gaji pokok Rp 4 juta ke bawah, bisa dapatkan rumah subsidi," jelas Adrian.

Adrian mengungkapkan, pihaknya memang lebih memprioritaskan TNI, Polri dan PNS. Kalaupun swasta, benar-benar selektif.

"Kalau swasta itu, perhitungan lebih dinamis. Kita cari yang aman-aman dulu," demikian Adrian. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer