Kanal

Desentralisasi, Polri dan Pemimpin "Nakatopi"

ilustrasi - Shutterstock

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, nakatopi atau korupsi eviden menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis.

Korupsi terang- benderang memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok, dan mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Saya memberi apresiasi pada KPK atas tindakan OTT terhadap para pejabat tertentu dari kalangan eksekutif dan legislatif. Saya juga memberi apresiasi pada gerakan masyarakat sipil seperti Forum Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat yang terus memperjuangkan kedaulatan Pantai Pede untuk rakyat kecil dan menolak privatisasi Taman Nasional Komodo. Ini pendekatan yang cukup ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia.

Untuk itu baiklah kita terus meningkatkan standar tata pemerintahan -melalui konstruksi integritas dan verasitas nasional. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa.

Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan ketertiban. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan dan lumbung damai sejahtera.

Setidaknya dibutuhkan waktu untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas dan verasitas nasional dan regional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif dan bermoral tinggi, dan dengannya berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang menjijikkan.

Mudah-mudahan hal itu termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga Negara dari seluruh penjuru Nusantara, dari berbagai elemen dan strata sosial.

Sehingga jabatan politik apa pun jenisnya, tidak lagi digunakan secara semena-mena untuk memperkaya diri dan kelompok, namun sebagai sarana untuk memperagakan rasa tangggung jawab untuk mengelola keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis nan pancasilais, para politisi dan pejabat negara sesungguhnya bergantung dan berutang dengan suara masyarakat sipil.

Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang kiranya dapat memaksa para politisi dan pejabat negara di NKRI untuk menahan diri dari praktik nakatopi korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih politisi dan pejabat negara yang memiliki integritas dan verasitas.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer