Kanal

Mewujudkan Kebaikan Bersama, Artikel Menarik dari Wakil Bupati Manggarai Barat

Wakil Bupati (Wabup) Mabar, Maria Geong - POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS

Agar keluar dari keterbatasan itu, kaum feminist umumnya sependapat bahwa hal itu
harus dimulai dari dan oleh perempuan itu sendiri.

Cheris Kramarae, sosiolog dari Universitas Illinois mengatakan bahwa perempuan tidaklah sebebas laki-laki untuk mengatakan apa, kapan dan di mana mereka menginginkan, karena kata-kata dan norma yang mereka gunakan telah diformulasi oleh kelompok laki-laki yang dominan.

Oleh karena itu, untuk mengatasinya, perempuan sendiri harus mentransformasi cara mereka menjadi cara-cara yang dapat diterima oleh laki-laki.

Mengharapkan "belas kasihan" dari laki-laki untuk mengubah kultur serta sistem sosial yang patriarki membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan mustahil.

Karena itu, perempuan sendiri yang harus memperjuangkan kepentingannya. Dan perempuan punya peluang itu dari kesempatan yang disediakan oleh arus demokrasi dan kebebasan yang telah dijamin oleh negara.

Persoalannya, bagaimana memanfaatkannya? Pertama, perempuan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik. Politik secara sederhana adalah cara atau strategi yang dipakai oleh warga negara untuk memperoleh kekuasaan.

Namun, politik juga adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles). Politik juga adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat (Joice Mitchel).

Jadi, politik sesungguhnya tidak hanya soal memperoleh kekuasaan tetapi juga bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah atau usaha untuk membuat sesuatu yang baik bagi kepentingan umum. Dengan demikian, sesungguhnya politik itu baik. Yang kotor adalah perilaku-perilaku politik yang tidak didasarkan pada kepentingan umum atau yang menggunakan cara-cara manipulatif.

Kedua, setelah paham bahwa politik itu seyogyanya baik, maka perempuan harus ikut terlibat di dalamnya. Perempuan harus terlibat untuk memastikan bahwa produk-produk dari politik seperti peraturan, kebijakan, atau sosok calon yang kita pilih adalah benar-benar yang berpihak kepada kepentingan umum.

Untuk itu, perempuan tidak harus menjadi anggota DPRD atau menjadi bupati walaupun itu mungkin saja. Perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa misalnya agar lebih berkeadilan. Atau menyuarakan ketidakbecusan pengelolaan sekolah di kampungnya dan sebagainya.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer