Kanal

Mediasi Penyelesaian Sengketa antara KPU Mabar dengan PAN Tak Capai Kata Sepakat

Petugas Bawaslu Manggarai Barat - POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM, LABUAN BAJO- Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), antara KPU dengan PAN di kabupaten itu tidak mencapai kata sepakat.

Mediasi  dilakukan di Kantor Bawaslu Mabar pada Hari Senin (27/8/2018) yang berlangsung tertutup.

Baca: Kredit Rumah Nol Persen Masih Sekedar Wacana

“Mediasi sudah berlangsung tadi dan hasilnya antara pihak, yakni KPU dan PAN tidak mencapai kata sepakat. Sehingga selanjutnya akan ke tahap persidangan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mabar, Simeon Sofan Sofian, saat dikonfirmasi Senin malam.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Hironimus Suhardi, menegaskan bahwa sengketa yang ditangani oleh Bawaslu di kabupaten itu bukan tentang Daftar Calon Sementara (DCS), tetapi berkaitan dengan ada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari PAN yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dimasukan dalam DCS.

Hironimus menyampaikan itu saat dikonfirmasi terkait sengketa yang diajukan oleh PAN di Kabupaten Mabar kepada Bawaslu setempat.

“Bukan sengketa DCS tetapi sengketa TMS. TMS itu dilakukan saat verifikasi perbaikan berkas calon. Memang sebelumnya kami menjelaskan kepada partai politik itu bahwa Bacaleg yang TMS itu bisa diganti tetapi setelah konsultasi dengan KPU Provinsi ternyata itu tidak bisa dilakukan,” kata Hironimus kepada poskupang.com, Sabtu (25/8/2018).

Sekretaris PAN Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Abdul Ganir, membenarkan partainya itu mengajukan sengketa ke Bawaslu kabupaten setempat.

Pihaknya menilai ada sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh KPU. Antara lain yaitu KPU mengubah nomor urut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partainya di salah satu Daerah Pemilihan (Dapil).

"Selain itu ada nama salah satu Bacaleg kami yang hilang. Awalnya KPU menjelaskan bahwa nama itu bisa diganti oleh orang lain tetapi kenapa kemudian KPU menyampaikan lagi bahwa tidak bisa diganti,” kata Ganir saat dikofirmasi poskupang.com, Sabtu (25/8/2018).

Terpisah pengurus PAN Mabar lainnya, Marsel Jeramun menyampaikan hal senada. “Ada kejanggalan. KPU telah menyampaikan ke kami bahwa bisa mengganti nama Bacaleg tetapi kemudian KPU memberi tahu ke kami bahwa tidak bisa diganti lagi,” kata Marsel.

Demikian juga dengan penjelasan KPU Mabar tentang ketentuan terkait Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang pernah mengalami kasus korupsi, narkoba dan pelecehan seksual kata Marsel masih ada hal yang perlu dipertanyakan oleh pihaknya ke KPU.(*)


Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang

Kondisi Rumah Angel Lelga Pasca-digerebek, Didatangi Polisi hingga Bawa Bungkusan usai Penggeledahan

Berita Populer