Kanal

Kalau Izin Pembangunan di Rinca Tidak Dicabut, Maka DPRD Manggarai Barat Akan Bertemu Presiden

Sidang DPRD Manggarai Barat, Senin (20/8/2018), dihadiri oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). . - POS-KUPANG.COM/SERVAN MAMMILIANUS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Blasius Jeramun, menegaskan bahwa bila izin pembangunan rest area dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), yaitu di Pulau Rinca tidak dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka semua anggota dewan akan bertemu presiden untuk menyampaikan keinginan pencabutan itu.

Dia menyampaikan hal tersebut di hadapan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, yang berkunjung ke DPRD Mabar, Senin (20/8/2018).

"Kalau tidak dicabut maka kami sebanyak 30 orang anggota dewan mau bertemu dengan Bapak Presiden," kata Blasius.

Pihaknya, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan pihak yang bisa memfasilitasi pertemuan anggota dewan dari Mabar dengan presiden.

"Kami di DPRD sudah jelas, sikap kami menolak dengan tegas," kata Blasius.

Dia juga merasa janggal dengan kedatangan rombongan Dirjen KSDA yang hendak ke TNK untuk investigasi berkaitan dengan penolakan warga dalam pembangunan rest area di Pulau Rinca.

"Kementerian yang mengeluarkan izin lalu kementerian juga yang mau lakukan investigasi, unsur apanya yang mau diinvestigasi. Ini lelucon baru," kata Blasius.

Dia meminta agar tidak boleh ada lagi sosialisasi pembangunan rest area karena pihaknya sudah menyatakan menolak.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer