Kanal

Ketika Undana Menjadi Badan Layanan Umum

Ilustrasi -

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Baca: BERITA POPULER : Parade Foto KPop BTS Answer, Ramalan Zodiak Dan 7 Drakor

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berupa; pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelolah, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menelisik defenisi tersebut, maka status BLU suatu instansi harus dilihat sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki layanannya kepada masyarakat.

Alasan utama menjadikan instansi pemerintah menjadi BLU adalah efektifitas dan efisiensi layanan publik, dimana dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai BLU diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan layanan kepada publik.

Instansi pemerintah yang dapat ditetapkan sebagai BLU ini juga termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena peguruan tinggi adalah merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan penyediaan layanan jasa pendidikan.

PTN juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan di atas sebelum menjadi BLU.

Konsekuensi Menjadi BLU

Sebelum menjadi BLU, PTN harus melakukan pengelolaan keuangan khususnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengacu pada UU No. 20 Tahun 1997.

Baca: Dies Natalis FKM Undana Ke-17, Ini Harapan Mahasiswa FKM Undana

Seluruh penerimaan negara bukan pajak harus disetor ke rekening kas negara dan pengelolaannya harus melalui mekanisme APBN. Hal ini berbeda dengan BLU. Meski dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi letak enterprising BLU tertuang dalam pasal 69 ayat (6) UU No.1 tahun 2004 bahwa pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Haringga Sirla Tewas Dikeroyok, Bermula dari KTP Korban Dirazia Sejumlah Suporter Persib Bandung

Berita Populer