Kanal

Beginilah Problem Pengawasan Oleh Wakil Rakyat

- ilustrasi

Ada beberapa persoalan, antara lain: Pertama, DPRD sering tidak terlibat dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya dalam kaitan dengan penetapan kebijakan umum anggaran, juga tidak dilibatkan dalam forum-forum Musrenbang tingkat kabupaten/kota, bahkan penggunaan anggaran mendahului penetapan APBD tanpa pemberitahuan kepada DPRD.

Kedua, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD secara baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan seharusnya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan dijalankan.

Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial yang menentukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Pengawasan justru tidak sesuai ruang lingkup pengawasan DPRD, tidak terprogram. Hal ini membawa dampak pada hal-hal berikut ini: ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan, duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya, kurangnya mutu pengawasan, dan pengawasan belum efektif.

Ketiga, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD. Pelaksanaan pengawasan DPRD masih reaktif dan sporadis. Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi pengawasan belum banyak dirancang dan dibangun untuk penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien.

Dalam tataran empiris, fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai faktor misalnya kemampuan SDM (kemampuan dewan untuk memahami teknik dan substansi penganggaran) dan kelembagaan secara internal.

Bahkan kinerja pengawasan DPRD belum sesuai harapan karena semakin tingginya tingkat KKN dalam era otonomi daerah.

Pengawasan terhadap keuangan daerah mengalami kendala ketika pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terbatas.

Pengetahuan teknis itu berkaitan dengan membaca dokumen anggaran mulai dari perencanaan anggaran yang ada dalam dokumen Rencana Kerja Pemenrintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketidakpahaman dalam membaca anggaran bisa menyebabkan DPRD `didikte' oleh eksekutif.

Dalam proses pelaksanaan dan pengawasan APBD, kurangnya pengalaman politik, kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah menyulitkan DPRD mengontrol dokumen perencanaan pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang Cetak

Viral Reaksi Ketum PSSI Edy Rahmayadi Menutup Wawancara Sepihak, soal Insiden Tewasnya The Jak Mania

Berita Populer