Kanal

Verifikasi Bacaleg Harus Jujur. Apakah Mungkin?

ilustrasi - POS KUPANG/CYNTHIA MEOK

POS-KUPANG.COM - Hari-hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik kabupaten/kota, provinsi dan pusat sedang sibuk memverifikasi syarat-syarat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk diumumkan kepada publik pada tanggal 12-14 Agustus mendatang.

Tentu para bacaleg berharap cemas apakah dirinya lolos verifikasi dan diumumkan dalam lembaran Daftar Calon Sementara (DCS) atau tidak.

Pada awal pendaftaran komisioner KPU telah mengimbau para bacaleg agar jujur mengisi dokumen, jujur mengisi data diri sehingga kelak tidak menjadi temuan tim verifikasi KPU lalu digugurkan.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pakta Integritas dengan tegas melarang mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak dan bandar narkoba untuk mengikuti pencalegan.

Untuk mantan narapidana umum pun diwajibkan mempublikasikan kasusnya di media massa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemimpin redaksi media tersebut sebagai salah satu syarat mutlak dalam dokumen caleg.

Belum lagi dokumen lain seperti hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, keterangan pailit dari pengadilan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan ijazah.

Syarat-syarat ini sering dimanipulasi untuk memuluskan niat politik seseorang sebagai calon anggota legislatif. Satu di antara syarat yang rentan untuk dimanipulasi adalah ijazah. Sering kita dengar caleg berijazah palsu.

Untuk itu pihak KPU harus betul-betul cermat memverifikasi dokumen ijazah hingga ke nomor induk siswa dan dokumen lain pada sekolah asal caleg tersebut. Jika tidak dicermati, bisa saja caleg pemegang ijazah palsu lolos dan akan bermasalah setelah terpilih nanti.

Kita berharap masyarakat kabupaten/kota dan provinsi di NTT harus ikut memberikan kontribusi kepada KPU untuk menghasilkan caleg yang jujur, caleg yang berkualitas, caleg yang bermoral dan caleg yang betul-betul menjadi suri teladan.

Masyarakat harus mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diumumkan kepada publik pada 12-14 Agustus 2018 ini.

Jika mengetahui ada bacaleg yang bermasalah, diharapkan segera mengajukan keberatan, jangan sampai masyarakat apatis walaupun mengetahui ada bacaleg bermasalah, seperti ijazah palsu, pernah melakukan perbuatan tercela atau mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak dan bandar narkoba yang lolos.

Jika kita tahu lalu membiarkan, sama dengan kita mendukung lahirnya anggota legislatif yang manipulatif, koruptor, tak bermoral dan lainnya.

Dengan demikian, tugas utama sebagai penyalur aspirasi masyarakat, jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah tidak berjalan.

Prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati, harus dicamkan sejak dini, sejak awal proses pencalonan. Jangan sampai sudah terpilih baru ribut karena kepentingan Pergantian Antar Waktu (PAW). *

Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang

Gadis di Sumbar Diperkosa Teman Pacar saat Kelelahan Mendaki Gunung hingga Akhirnya Tewas

Berita Populer