Kanal

Para Pegawai Negeri di Undana Menolak Pemberlakuan BLU

Kampus Universitas Nusa Cendana - Net

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Cendana (Undana) saat ini resah. Mereka menolak pemberlakuan Badan Layanan Umum (BLU) di Undana karena remunerasi yang diterima saat ini tidak sesuai dengan besaran tunjangan kinerja (tukin) waktu masih berstatus Satuan Kerja (Satker).

"Kebijakan yang memaksa Undana berubah status menjadi BLU, sangat merugikan kami sebagai pegawai di Undana. Waktu Undana masih satker, kami menerima tukin berdasarkan grade berkisar antara Rp 4 sampai Rp 5 juta. Malah sekarang ini setelah Undana menjadi BLU, besaran remunerasi berdasarkan SK Rektor Nomor 37/KU/2018, hanya dibayar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta lebih," ujar seorang ASN Undana saat ditemui di kampus itu, Jumat (27/7/2018).

ASN yang tidak mau ditulis namanya namun siap dikonfrontir kalau ada komplain, mengatakan, mereka resah karena tukin ini sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat, tetapi pimpinan Undana malah mengabaikan dan memilih Undana menjadi BLU. Konsekuensinya, ujarnya, mengganggu kesejahteraan karena tukin yang diterima setiap bulan malah nilai nominalnya lebih tinggi dari pada remunerasi yang dibayarkan oleh Undana saat ini.

"Yang kami sesalkan adalah, seharusnya rektor bersama tim penyusun borang BLU mengkaji dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apakah Undana ini sudah layak BLU atau tidak," kata nya.

Beberapa ASN di lingkungan Undana seperti Jl, Al, Imw, Fm, Ma, Mpk, Sl, Js, Ym dan lainnya, yang berhasil diwawancarai mengatakan, status Undana dari satker menjadi instansi pemerintah yang menerapkan pola BLU berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor 166/KMK.05/2017. Menurut mereka, ntuk menjadi PTN BLU tentunya tidak semudah itu. Banyak syarat yang harus terpenuhi, pertimbangan bagaimana aplikasi bisa dijalankan dengan baik dan implikasi bagi pihak-pihak lain tentunya tidak bisa disepelekan, bagaimana persiapan SDM dan lain-lain.

"Ya, untuk menjadi PTN BLU perlu banyak persiapan. Kami tidak mengerti, bagaimana tim penyusun borang BLU Undana dan jajaran pimpinan Undana dapat meyakinkan pemerintah dalam hal ini kepada Kemenristekdikti dan Kemenkeu, sehingga proposal BLU dapat diterima, sementara data-data yang dipresentasikan di depan Menristekdikti dan Menkeu itu semua fiktif. Kami berani katakan data fiktif, karena estimasi anggaran investasi justru tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkap para ASN.

Ia mencontohkan beberapa usaha mandiri seperti rumah sakit pendidikan, apotik, klinik hewan, laboratorium riset terpadu, laboratorium lahan kering, bengkel otomotif, bengkel tanah dan beton. Kegiatan usaha mandiri yang disebutkan itu, ternyata memberikan masukan dalam setahun hanya Rp 100-200 juta.

"Berarti logikanya adalah BLU Undana ini hanya mengandalkan SPP mahasiswa Undana dan itu tidak dibenarkan. Jadi kalau Undana mau BLU, tetapi kalau pimpinan Undana mengabaikan implikasinya bagi kepentingan banyak pegawai, sebaiknya BLU dibatalkan saja," ujar mereka.

"Dari prinsip hukum, setiap regulasi baru yang dibuat oleh seorang pemimpin harus menguntungkan bagi masyakat atau pegawai. Yang namanya aturan itu dibuat harus menguntungkan pegawai. Kalau tidak menguntungkan pegawai maka harus dibatalkan atau dibubarkan saja. Undang-undang saja kalau tidak menguntungkan atau tidak memihak kepentingan banyak orang, bisa dibatalkan. Jadi logikanya BLU bisa dibatalkan, jika ada desakan ASN Undana," tegas salah satu dosen senior Undana yang meminta namanya tidak dikorankan.

Secara terpisah, Rektor Undana, Prof. Fred Benu yang dihubungi terkait hal ini mengaku tak mau berpolemik. Dia mengatakan, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga tak ingin mengurus hal seperti ini.

"Kan sudah dilaporkan kepada Pak Menteri. Kita tunggu saja respon menteri. Saya sudah katakan, siap dikonfrontir dengan menteri," tegasnya.

Anggota Senat Undana, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum secara terpisah mengatakan bahwa roh BLU adalah peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa dari yang sebelumnya saat Undana masih berstatus satker. Mahasiswa harus dibuat nyaman menuntut ilmu di kampus itu.

"Sistem online yang konon menjadi ciri universitas berwawasan global kini hanya isapan jempol belaka. Belum lagi ruang dan kursi kuliah yang sangat terbatas yang diperparah lagi dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima tahun 2018 ini hanya berpotensi menimbulkan over- kapasitas," ujarnya.

"Jadi BLU bukan bertujuan menambah jumlah mahasiswa untuk menambah pendapatan Undana, tetapi juga harus sejalan dengan penambahan fasilitas dan penambahan jumlah dosen. Jika tidak, penambahan jumlah mahasiswa hanya akan menjadi "pelorot" mutu," tambahnya.

Selain itu, katanya, BLU harus bisa mendorong akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi. "Jika hanya satu prodi di Undana yang terakreditasi A dan masih banyak prodi terakreditasi C, maka hal ini harus menjadi bahan intropeksi bagi pimpinan Undana," tegasnya. **

Penulis: Sipri Seko
Sumber: Pos Kupang Cetak

Video Detik-detik King Kobra Ditangkap Kurir JNE di Perumahan, Warga Mengaku Lihat Ada 6 Ekor Ular

Berita Populer