Kanal

957 Caleg Rebut 65 Kursi DPRD NTT, Bertarung di Delapan Dapil

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Melki Laka Lena menerima tanda terima pendaftaran bacaleg dari Ketua KPU NTT, Maryanti H. Luturmas Adoe, Selasa (16/7/2018) malam. - POS KUPANG/THOMMY MBENU

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu mengungkapkan total bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diajukan oleh 16 partai politik (parpol) sebanyak 957 orang, terdiri 608 laki-laki dan 349 perempuan.

Rata-rata setiap parpol mengajukan 65 bacaleg. Jika semua bacaleg ditetapkan menjadi caleg maka mereka memperebutkan 65 kursi DPRD Provinsi NTT yang tersebar di delapan daerah pemilihan (dapil).

Delapan dapil dimaksud, yaitu dapil NTT 1 (Kota Kupang) dialokasikan 6 kursi, dapil NTT 2 meliputi Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua dengan 7 kursi, dapil NTT 3 meliputi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya ada 10 kursi.

Baca: Rektor Undana Dilapor ke KPK, Diduga Korupsi Rp 6,2 Miliar di Bank NTT

Berikutnya, dapil NTT 4 meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat dialokasikan 10 kursi, dapil NTT 5 terdiri dari Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka dengan 11 kursi, dapil NTT 6 meliputi Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor ada 7 kursi.

Selain itu dapil NTT 7 meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka dialokasikan 8 kursi serta dapil NTT 8 (Kabupaten Timor Tengah Selatan) ada 6 kursi.

"Ini data (bacaleg) yang kami rekap dari setiap parpol dan setiap dapil. Jadi total bacaleg yang diajukan sebanyak 957 orang. Sekali lagi data ini adalah data pengajuan oleh parpol," kata Thomas di Kupang, Rabu (18/7/2018).

Baca: Didakwa Terima Suap Rp 5,9 Miliar, Marianus Sae Tidak Ajukan Eksepsi

KPU NTT masih akan meneliti keabsahan dokumen persyaratan dari masing-masing parpol dan bacaleg. Mengenai waktu penilaian dan penelitian dokumen, Thomas mengatakan, penilaian akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli 2018 atau paling lambat 21 Juli 2018.

"Jadi KPU akan melakukan penilaian keabsahan sehingga nanti akan ada penilaian Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Paling lambat tanggal 21 Juli 2018, kami akan kembalikan dokumen ini kepada parpol untuk diperbaiki atau dilengkapi," katanya.

Menurut Thomas, dalam perbaikan oleh parpol ada mekanisme, yakni bacaleg yang telah MS tidak boleh diganti, tidak boleh mengganti nomor urut.

Baca: Begini Reaksi Rektor Undana Ketika Mengetahui Dilapor ke KPK

"Sedangkan bacaleg yang BMS bisa diganti oleh parpol dan parpol tidak boleh juga menambah bacaleg (khusus pada daerah pemilihan yang tidak diusulkan atau diajukan saat pengajuan pertama)," ujarnya.

Thomas menegaskan kembali bahwa yang boleh diperbaiki hanya terhadap bacaleg yang dokumennya BMS. Sedangkan menyangkut dokumen yang diterima sebagai persyaratan pengajuan bacaleg itu adalah surat pencalonan, daftar calon dan bacaleg, seperti foto kopi KTP, ijazah dan lainnya , bahkan dokumen itu diserahkan ke KPU oleh parpol, selain juga harus telah diunggah ke sistem informasi pencalonan (silon) oleh parpol yang bersangkutan.

Halaman
1234
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang Cetak

Beredar Foto-foto Awal Penemuan Jasad Korban Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, 2 Anak di Kamar

Berita Populer