Kanal

OJK Bilang Fred Benu Boleh Rangkap Jabatan Asal Ada Izin Menteri

Kepala OJK Provinsi NTT, Winter Marbun - POS KUPANG/YENI RAHMAWATI

POS-KUPANG.COM, KUPANG - "Prinsip kami di OJK, setiap pengurus baik direksi maupun komisaris kalau bekerja tidak boleh ada gangguan. Dalam arti kalau merangkap boleh tapi apakah dia bisa bekerja efektif atau tidak," ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Winter Marbun yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/7/2018).

Winter dimintai komentarnya terkait polemik pengangkatan Rektor Undana, Fred Benu sebagai komisaris independen di Bank NTT. Posisi Fred dipersoalkan oleh mantan dosen Undana, Prof. Yusuf Leonard Henuk (YLH) yang melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa lembaga tinggi negara lainnya.

Winter mengatakan, OJK membolehkan adanya rangkap jabatan selama orang tersebut masih bisa bekerja dengan efektif. "Kewenangan kami hanya di lembaga keuangan maka komisaris hanya boleh merangkap di satu lembaga keuangan yang lain. Kalau di tidak di lembaga keuangan maka prinsip kami adalah bisakah dia efektif melaksanakan tugasnya," katanya.

Menurutnya, setiap calon yang merangkap jabatan di luar lembaga keuangan maka OJK minta surat persetujuan dari pimpinannya. Hal ini karena pimpinan yang tahu apakah dengan menjabat dia bisa melakukan tugas dengan baik.

"Begitu juga dengan salah satu komisaris Bank NTT, Pak Fred, waktu tahun 2009 pertama sekali dia mengajukan diri, ada surat persetujuan dari pimpinannya. Tapi waktu perpanjangan, tidak ada surat persetujuan. Kami tidak tahu ada surat persetujuan dari menteri atau tidak karena tidak disampaikan ke lembaga kami," katanya.

Marbun menambahkan, karena berbeda lembaga maka surat dari menteri tidak wajib ditembuskan ke OJK NTT. Hal ini yang membuat OJK NTT tidak tahu ada atau tidak surat dari menteri.

Diberitakan sebelumnya, informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan Rektor Undana, sebagai salah satu calon komisaris independen, Fred Benu diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan, termasuk meminta izin dari atasan langsungnya. Di periode pertama menjabat, Fred Benu harus melampirkan izin dari rektor Undana saat itu, Frans Umbu Datta.

Diperiode kedua sebagai calon komisaris independen, Fred Benu sudah menjabat sebagai rektor. Dengan demikian izinnya harus dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Saat itu, berdasarkan surat Mendikbud RI Nomor : 751/E.E1/KP/2016 tanggal 1 September 2014, Fred Benu tidak diizinkan untuk menjadi komisaris di Bank NTT. Sesuai kopian yang diperoleh Pos Kupang, surat itu dikirim dari Jakarta pada tanggal 1 September 2014 dan diterima oleh Fred Benu pada tanggal 2 September 2014.

Karena ditolak, kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Daniel Tagu Dedo sebagai dirut Bank NTT, Fred Benu mengaku surat izinnya belum dibalas menteri. Akhirnya karena keterbatasan waktu, usulan nama calon komisaris di kirim ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, tanpa lampiran izin atasan langsung untuk Fred Benu. **

Penulis: Hermina Pello
Editor: Sipri Seko
Sumber: Pos Kupang Cetak

Ini Sosok Lelaki yang Digerebek Bersama Angel Lelga, Ternyata Pemain Sinetron Raden Kian Santang

Berita Populer